Samarinda, Sekala.id – Nasib pilu tengah dirasakan sejumlah guru honorer tingkat SMA dan SMK di Kalimantan Timur (Kaltim). Sejak Januari hingga pertengahan Juni 2025, honor mereka tak kunjung cair. Tanpa kepastian pembayaran, para guru hanya bisa menggantungkan harapan pada pemerintah yang belum juga memberi jawaban pasti.
Sebagian besar guru honorer ini mengandalkan honor tersebut sebagai satu-satunya sumber penghidupan. Kondisi ini pun menuai sorotan dari kalangan legislatif. Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, mendesak Pemerintah Provinsi segera turun tangan dan menyelesaikan persoalan yang kian memprihatinkan itu.
“Program pendidikan gratis jangan sampai mengorbankan kesejahteraan guru. Mereka tetap manusia yang butuh hidup layak,” tegas Darlis, Rabu (18/6/2025).
Politikus PAN itu juga mengkritisi sistem pendataan guru honorer yang dinilainya masih amburadul. Ia menyebut banyak guru yang aktif mengajar justru tidak tercatat dalam sistem karena tidak masuk skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
“Ini jadi masalah serius. Ada sekolah yang sengaja tidak melaporkan guru non-P3K untuk menjaga akreditasi, padahal mereka tetap mengajar. Sistem kita yang masih semrawut,” ujarnya.
Selain itu, guru honorer yang belum dua tahun mengabdi pun kerap tak masuk dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Tanpa terdaftar di Dapodik, mereka tak bisa mendapat Surat Perintah Kerja (SPK). Alhasil, honor pun tertahan.
Menanggapi hal ini, Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni mengakui bahwa banyak guru honorer yang belum memenuhi syarat administratif, sehingga tidak terakomodasi dalam program Tenaga Tidak Tetap Daerah (T3D).
“Mereka memang masih dibutuhkan oleh sekolah, tapi statusnya di luar sistem. Kami sedang mencari solusi agar bisa dialokasikan melalui dana BOSDA,” jelas Sri.
Menurutnya, saat ini Pemprov Kaltim tengah memproses pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk jenjang SMA dan SMK. Regulasi tambahan, seperti peraturan gubernur dan petunjuk teknis, juga sedang disiapkan untuk mempercepat proses anggaran.
“Kemarin sudah disalurkan untuk SLB, selanjutnya SMA dan SMK menyusul. Kami upayakan secepatnya rampung,” pungkasnya.
(Jor/El/Sekala)