Kukar, Sekala.id – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kutai Kartanegara (DPMD Kukar) menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah desa dalam menentukan arah pembangunan Posyandu di wilayah masing-masing.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, menyampaikan bahwa proses perencanaan pembangunan Posyandu tak bisa hanya bergantung pada kebijakan kabupaten. Menurutnya, suara dan masukan dari desa sangat menentukan agar pembangunan benar-benar menyasar kebutuhan yang nyata di masyarakat.
“Usulan dari desa dan rekomendasi dari camat menjadi dasar kami dalam melakukan verifikasi. Ini penting supaya pembangunan Posyandu sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat,” ujar Arianto, belum lama ini.
Ia menambahkan, DPMD juga tak hanya mengandalkan dokumen perencanaan, melainkan turun langsung ke lapangan untuk menghimpun data melalui survei dan laporan dari desa. Pendekatan ini dilakukan guna menyinkronkan rencana daerah dengan kebutuhan aktual di tingkat bawah.
“Kita memang sudah programkan ini di RPJMD, tapi dalam pelaksanaannya tetap fleksibel mengikuti kondisi lapangan,” imbuhnya.
Arianto menjelaskan, desa yang memiliki jumlah balita dan ibu hamil cukup tinggi, serta tingkat kepadatan penduduk yang besar, akan menjadi prioritas dalam pembangunan atau revitalisasi Posyandu. Namun, semua tetap melalui proses evaluasi teknis dan administratif secara ketat.
“Revitalisasi Posyandu harus berbasis fungsi. Jadi bukan hanya membangun gedung baru, tapi juga memastikan fasilitas itu aktif dan benar-benar melayani masyarakat,” tegasnya. (Jor/El/ADV/Pemkab Kukar)
