Kukar, Sekala.id – Meski sedang melakukan pengetatan anggaran, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan tidak akan memangkas anggaran untuk program-program prioritas yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Penanganan stunting tetap berada di garis depan, berdampingan dengan pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan.
Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, menyampaikan bahwa kebijakan efisiensi tahun 2025 tidak akan menyentuh sektor-sektor esensial. Menurutnya, prioritas pembangunan manusia tetap dijaga agar tidak menjadi korban dari penyesuaian fiskal.
“Kita tetap berkomitmen pada program prioritas. Reformasi birokrasi tematik menjadi alat kendali agar anggaran untuk stunting, kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan tetap aman dan tidak disentuh efisiensi,” ujar Sunggono.
Ia menambahkan, program percepatan penanganan stunting yang dijalankan sejak 2024 telah menunjukkan hasil signifikan. Salah satu strategi yang cukup efektif, kata dia, adalah keterlibatan lintas sektor dan peran aktif masyarakat, termasuk skema orang tua asuh bagi anak-anak yang terdampak stunting di sejumlah kecamatan.
Kebijakan efisiensi sendiri merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur penghematan belanja daerah dalam pelaksanaan APBN dan APBD. Namun, Kukar memilih untuk mengarahkan efisiensi pada pos-pos seperti perjalanan dinas dan pengadaan alat tulis kantor, bukan pada program pembangunan manusia.
“Yang kami tekan adalah belanja yang tidak langsung menyentuh masyarakat, seperti perjalanan dinas dan ATK. Tapi untuk penanganan stunting, tidak boleh ada pengurangan, karena ini soal masa depan generasi Kukar,” tegas Sunggono. (Jor/El/ADV/Pemkab Kukar)
