Samarinda, Sekala.id – Puluhan pedagang kaki lima (PKL) dan pengusaha kapal yang beraktivitas di Dermaga Pasar Pagi, Samarinda, menggelar menghadiri rapat dengar pendapat di gedung DPRD Kota Samarinda pada Jumat (28/6/2024). Mereka mendesak Pemkot Samarinda untuk menunda pembongkaran lapak mereka.
Aksi ini dilakukan karena para pedagang dan pengusaha kapal merasa keberatan dengan rencana pembongkaran tanpa adanya solusi relokasi yang jelas dari pihak pemerintah. Mulyadi, perwakilan dari mereka, menyampaikan bahwa mereka tidak menentang program pembangunan yang dilakukan Pemkot, namun mereka membutuhkan tempat yang layak untuk melanjutkan usaha mereka.
“Kami tidak menentang pembangunan, tapi tolong berikan kami solusi. Kami ini bukan orang yang mau berdiam diri, kami cari makan di sini,” ujar Mulyadi dengan tegas.
Salah satu kekhawatiran utama mereka adalah terkait dengan tempat relokasi yang disediakan oleh Pemkot. Menurut Mulyadi, tempat tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan mereka dan membahayakan keselamatan.
Kekhawatiran utama mereka tertuju pada tempat parkir kapal. Hampir 30 kapal yang beroperasi di sana membutuhkan tempat bongkar muat yang memenuhi standar keamanan.
“Tempat yang disediakan itu tidak layak, di hutan, dan rawan kecelakaan. Bagaimana kami bisa berjualan di sana? Kapal-kapal kami juga perlu tempat parkir yang aman, bukan sembarang tempat,” jelasnya.
Mulyadi juga mengkritik kurangnya sosialisasi dari Pemkot terkait rencana pembongkaran ini. Ia merasa bahwa mereka tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan hanya diberitahu secara sepihak.
“Sejak awal, kami tidak pernah diajak bicara soal rencana ini. Kami hanya diberitahu bahwa tempat ini akan dibongkar dan kami harus pindah. Ini bukan sosialisasi, tapi pengusiran,” tegasnya.
Para PKL dan pengusaha kapal berharap agar Pemkot Samarinda dapat mempertimbangkan kembali rencana pembongkaran ini dan mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak. Mereka ingin tetap dapat melanjutkan usaha mereka tanpa mengganggu program pembangunan pemerintah.
“Kami ingin Pemkot mencari solusi yang adil dan win-win solution. Kami ingin tetap bisa berjualan dan Pemkot juga bisa menjalankan program pembangunannya,” pungkas Mulyadi. (Jor/El/Sekala)
