Samarinda, Sekala.id – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur (Kaltim) mengungkap kasus tindak pidana korupsi terkait pembangunan rumah pegawai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim). Kasus ini melibatkan empat orang tersangka, salah satunya adalah S, mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutim periode 2017-2020.
Menurut Wakil Kepala Kejati Kaltim, Adi Wobowo, S bersama dengan tiga tersangka lainnya, yaitu Sekretaris BPKAD Kutim dan dua Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), diduga melakukan korupsi dengan mengeluarkan uang lebih dari Rp 4 miliar dari anggaran APBD Kutim yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
Adi menjelaskan, pada tahun 2019, CV Berkat Kaltim bekerja sama dengan Koperasi Pegawai Negeri Tuah Bumi Untung Benua untuk melakukan pekerjaan pembangunan perumahan pegawai. Namun, setelah pekerjaan selesai, koperasi tidak membayar uang proyek kepada CV Berkat Kaltim. CV Berkat Kaltim kemudian menggugat koperasi di pengadilan dan memenangkan gugatan tersebut. Koperasi diwajibkan membayar uang proyek sebesar Rp 4.983.821.814 kepada CV Berkat Kaltim.
“Namun, ternyata ada permufakatan jahat antara direktur CV Berkat Kaltim dengan S selaku mantan Kepala BPKAD Kutim. Mereka mengajukan penagihan pembayaran kepada Pemkab Kutim seolah-olah mereka adalah pihak yang berhak menerima pembayaran atas pekerjaan pembangunan rumah pegawai tersebut,” kata Adi kepada awak media, Selasa (16/1/2024).
Adi menambahkan, S kemudian menganggarkan uang tersebut ke dalam mata anggaran APBD Kutim dengan keterangan pengadaan barang dan jasa. Padahal, uang tersebut seharusnya dibayarkan oleh koperasi pegawai dan tidak ada kaitannya dengan Pemkab Kutim.
“Ini adalah kewajiban koperasi, bukan kewajiban Pemkab,” tegas Adi.
Adi mengatakan, keempat tersangka kini dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. “Kami akan terus mengusut kasus ini hingga tuntas,” pungkas Adi. (Jor/El/Sekala)
