Samarinda, Sekala.id – Sivitas akademika Universitas 17 Agustus (Untag) Samarinda menyuarakan sikapnya untuk menolak politik dinasti dan mendorong pemilu yang jujur dan adil. Sikap ini disampaikan oleh Wakil Rektor lll Dr Legowo Kamarubaya, di Halaman Universitas 17 Agustus, Selasa (6/2/2024) pukul 09.00 Wita.
Dengan mengusung tema seruan kebangsaan kampus merah putih untuk Indonesia, damai negeriku, damai bangsaku, sivitas akademika Untag menunjukkan keprihatinan mereka terhadap kondisi demokrasi di Indonesia saat ini.
“Kami, segenap sivitas akademika Untag Samarinda, di bawah pilar nilai kebangsaan, kejujuran, kecerdasan, keberagaman, dan kreativitas, menyatakan menolak politik dinasti dan intimidasi, menolak korupsi, kolusi, dan nepotisme, menuntut pemerintahan yang bersih dan berwibawa, menuntut etika bernegara dan berpemerintahan,” kata Dr Legowo.
Ia juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan keadaban dalam demokrasi, dan mendorong presiden dan para pemimpin untuk mengutamakan kepentingan umum daripada pribadi dan golongan.
“Oleh karena itu, kami menyuarakan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk menolak calon pemimpin yang proses pencalonannya melanggar konstitusi dan etika demokrasi, menolak politik dinasti, menolak politik uang dalam pemilu,” ujarnya.
“Kami juga menuntut kepada presiden dan pemerintah untuk menjatuhkan sanksi tegas terhadap segala bentuk abuse of power, kejahatan jabatan, serta intimidasi yang berindikasi melanggengkan kekuasaan personal maupun kelompok, mengembalikan netralitas ASN, TNI, dan Polri,” tambahnya.
Sikap ini diharapkan dapat mencegah terjadinya politik dinasti di Indonesia yang hanya menguntungkan satu kelompok saja. Apalagi, pemilu 2024 sudah semakin dekat.
Dosen Fakultas Hukum Roy Hendrayanto juga menegaskan, sivitas akademika Untag meminta netralitas presiden dan aparat lainnya. Ia mengatakan, penggunaan fasilitas negara dalam kontestasi politik jelas dilarang oleh Undang-Undang.
“Kami telah menyelidiki hal ini melalui dosen-dosen yang mengajar hukum tata negara di Fakulitas Hukum Untag. Kami tidak ikut campur tentang politik ini, tapi kami telah menemukan hasil telaahnya, dari dosen hukum tata negara,” katanya.
Roy juga menjelaskan, presiden seharusnya tidak berkampanye, karena tidak ada periode berikutnya. “Di sinilah para dosen mengambil kesimpulan bahwa ada indikasi ketidaknetralan dari presiden Jokowi, dan itu akan berdampak ke bawahannya,” pungkasnya. (Jor/El/Sekala)
