Kutim, Sekala.id – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menghadapi tantangan besar mengingat luas wilayah yang mencapai 35.747,50 kilometer persegi. Dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 297.994 pemilih, tersebar di 701 TPS yang tersebar di 18 kecamatan dan 141 desa/kelurahan, Pemkab Kutim merasa perlu mengambil langkah strategis.
Sebagai upaya antisipasi, Pemerintah Kabupaten Kutim mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) terkait mitigasi dan resolusi konflik, yang diikuti oleh penyelenggara Pilkada dan unsur pemerintah daerah. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Kutim, Trisno, menilai kondisi geografis yang beragam di wilayahnya memperbesar potensi konflik sosial.
“Bimtek ini bukan sekadar teori, tetapi juga wadah untuk konsolidasi antarinstansi dalam menghadapi situasi di lapangan,” kata Trisno.
Menurutnya, potensi konflik perlu diantisipasi karena manusia, sebagai makhluk konfliktis, seringkali terlibat dalam perbedaan dan persaingan.
Wilayah Kutim yang hampir menyamai luas Provinsi Jawa Barat ini tidak hanya menghadapi tantangan geografis, tetapi juga demografis. Hal ini memerlukan pendekatan mitigasi konflik yang lebih komprehensif. Selain itu, peran masyarakat sipil seperti LSM dan tokoh agama juga dianggap penting sebagai mediator netral dalam meredam potensi konflik antarpendukung calon.
Selain itu, media sosial juga menjadi fokus pengawasan ketat. Kepala Divisi Informasi, Agus, menekankan pentingnya kontrol terhadap akun yang berpotensi menyebarkan ujaran kebencian dan hoaks selama masa kampanye dan pemilihan.
“Kita harus intensif mengawasi media sosial agar informasi yang tersebar tetap sehat dan tidak memprovokasi,” tegas Agus.
Dengan langkah-langkah ini, Pemkab Kutim berharap Pilkada dapat berjalan dengan aman dan kondusif, meski menghadapi berbagai tantangan di lapangan. (Jor/Mul/ADV/Pemkab Kutim)
