Samarinda, Sekala.id – Panitia Khusus (Pansus) untuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Samarinda tahun 2023 melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada Kamis (25/4/2024) untuk meninjau sejumlah proyek infrastruktur yang dibiayai oleh APBD tahun 2023. Sidak ini bertujuan untuk memastikan progres pembangunan dan meninjau apakah proyek-proyek tersebut telah sesuai dengan spesifikasi dan harapan.
Kunjungan pertama Pansus adalah ke proyek besar kota, yaitu terowongan di Jalan Sultan Alimuddin. Terowongan sepanjang 426 meter ini memiliki dimensi penggalian 12.8 meter x 10.5 meter dan dilengkapi dengan dua lajur, bahu jalan, dan trotoar di kedua sisi.
Meskipun sebagian besar pekerjaan terowongan sesuai dengan laporan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda, Pansus menemukan beberapa aspek yang tidak memenuhi harapan.
“Pekerjaan dari dua sisi belum selesai sepenuhnya, dan masih ada pekerjaan yang harus dilakukan sebelum terowongan dapat dioperasikan,” ujar Abdul Rahim, salah satu anggota Pansus LKPj.
Pansus juga menyoroti kekhawatiran tentang rencana lanjutan proyek, terutama di sisi Jalan Kakap, terdapat penyempitan jalan dan kemacetan. “Kami akan memeriksa kembali dengan Pemkot dan PUPR untuk memastikan bahwa mereka memiliki rencana yang jelas untuk menyelesaikan proyek ini,” tambahnya.
Selanjutnya, Pansus mengunjungi area parkir Samarinda Central Plaza (SCP). Di sana, mereka menemukan bahwa pengelolaan parkir belum memenuhi standar keamanan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
“Standar ini penting untuk kenyamanan dan keselamatan pengunjung,” kata Abdul Rahim. Pansus mendorong penggunaan transaksi non-tunai di area parkir untuk memastikan keakuratan retribusi yang diberikan ke pemerintah.
Tim Pansus kemudian menuju ke GOR Segiri, proyek rehabilitasi sedang berlangsung dengan anggaran APBD yang signifikan. Abdul Rahim mengomentari bahwa meskipun proyek berjalan lancar, ada kekhawatiran tentang penurunan kapasitas, terutama dalam hal parkir.
“Kami berharap proyek ini dapat selesai sesuai jadwal,” katanya.
Terakhir, Pansus mengunjungi Teras Samarinda. Di sana, mereka menemukan kekhawatiran bahwa proyek mungkin akan tertunda karena menunggu bahan baku dari Tiongkok. Kritik utama Pansus adalah terkait dengan pemberdayaan UMKM, pasalnya hanya empat kios yang disiapkan oleh Pemkot Samarinda.
“Kami terkejut dengan jumlah kios yang terbatas untuk UMKM. Kami akan mengevaluasi ini lebih lanjut,” pungkas Abdul Rahim.
Sidak Pansus LKPj ini menunjukkan bahwa masih ada beberapa kekurangan dalam pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur di Samarinda. Pansus akan terus memantau progres proyek-proyek tersebut dan memastikan bahwa proyek-proyek tersebut diselesaikan sesuai dengan spesifikasi, tepat waktu, dan bermanfaat bagi masyarakat. (Yah/Fch/ADV/DPRD Samarinda)
