Samarinda, Sekala.id – Nelayan tradisional di Balikukup, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, mengeluhkan praktik penangkapan ikan yang merusak lingkungan laut. Mereka meminta bantuan Gubernur Kalimantan Timur untuk menindak tegas nelayan kompresor yang menggunakan bahan peledak, bahan kimia, dan setrum.
Suriyadi, Ketua Kelompok Nelayan Marlin, mengatakan bahwa aktivitas destructive fishing tersebut sangat mengganggu kehidupan mereka yang bergantung pada hasil tangkapan ikan. Ia mengaku sudah mencoba berbagai cara untuk menghentikan praktik tersebut, namun tidak berhasil.
“Kami hampir putus asa. Kami sudah menyaksikan kerusakan terumbu karang setiap hari. Namun kami tidak bisa berbuat apapun, karena kami menduga ada oknum petugas yang ikut bermain untuk melindungi praktik destructive fishing,” ujarnya dalam surat terbuka yang dibacakan oleh Muhammad Udin, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur dari Partai Golkar.
Surat terbuka tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-31 Masa Sidang III Tahun 2023 di Gedung B Kompleks DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Jalan Teuku Umar, Samarinda. Udin berharap Gubernur Kalimantan Timur dapat segera menangani masalah ini.
“Maraknya pengeboman ikan dan penggunaan racun potasium oleh nelayan kompresor benar-benar merugikan kami. Apalagi ada pengepul ikan yang ikut menyediakan bahan bom dan racun potasium kepada nelayan kompresor. Ini dapat merusak alam,” kata Udin.
Menurut Udin, nelayan tradisional di Berau menggunakan metode ramah lingkungan berskala kecil, seperti pancing dan rawai. Mereka tidak seperti nelayan kompresor yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan.
“Kami (nelayan tradisional) akan kesulitan menghidupi keluarga dan membiayai sekolah anak-anak kami jika aktivitas destructive fishing dibiarkan begitu saja. Kami sudah mulai merasakan dampaknya. Hasil tangkapan kami setiap bulannya menurun drastis,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa laut yang dulunya memberikan mereka makan dan menjadi satu-satunya mata pencaharian kini seolah-olah menjadi daerah yang menakutkan. Ia meminta Gubernur Kalimantan Timur untuk menurunkan agen-agen mandiri ke tempat mereka tanpa perlu berkoordinasi dengan aparat lokal yang tidak terpercaya.
“Bantulah kami Pak Gubernur. Tolong turunkan agen-agen mandiri ke tempat kami, tanpa perlu berkoordinasi dengan aparat lokal yang menurut kami tidak terpercaya,” pinta Suriyadi melalui surat terbuka tersebut. (Jor/El/Sekala)
