Kukar, Sekala.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi mengurangi ketergantungan terhadap Dana Bagi Hasil (DBH), khususnya dari sektor pertambangan dan migas yang bersifat tidak berkelanjutan.
Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, menekankan pentingnya mengoptimalkan seluruh potensi sumber PAD. Salah satu langkah strategis yang tengah dilakukan adalah mengevaluasi sejumlah Peraturan Daerah (Perda) yang belum berjalan efektif.
“Contohnya Perda tentang rumah walet, hingga kini belum memberikan dampak signifikan terhadap pemasukan daerah. Ini harus jadi perhatian bersama,” ujar Sunggono.
Selain itu, ia juga mendorong optimalisasi aset daerah dan peningkatan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Menurutnya, hal ini perlu dilakukan secara maksimal agar bisa menyumbang lebih besar terhadap PAD Kukar.
Sunggono mengingatkan bahwa ketergantungan terhadap DBH migas tidak bisa terus dipertahankan. Pasalnya, sumber daya alam tersebut akan terus menipis dari waktu ke waktu.
“Kita ingin tumbuh kesadaran bersama dalam meningkatkan PAD. Ini harus menjadi gerakan kolektif, bukan hanya tanggung jawab satu atau dua perangkat daerah,” tegasnya.
Pernyataan itu disampaikan dalam Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
Forum ini turut melibatkan berbagai unsur, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), DPRD, akademisi, pelaku usaha, hingga masyarakat. Tujuannya adalah menjaring masukan, kritik, dan saran terhadap rancangan awal Rencana Kerja (Renja) masing-masing perangkat daerah.
Dari forum ini, Pemkab Kukar menargetkan sejumlah output penting, antara lain Dokumen Hasil Kesepakatan Forum, Berita Acara, dan Rekomendasi yang memuat hasil diskusi, usulan program, serta keputusan bersama.
Sunggono juga menekankan pentingnya rencana aksi tindak lanjut, agar hasil forum tidak sekadar menjadi dokumen, tetapi benar-benar diimplementasikan secara nyata.
“Saya berharap ada sinergi dan komitmen yang kuat antar-OPD. Percepat implementasi, tingkatkan koordinasi lintas sektor, dan pastikan pembagian tugasnya jelas,” pungkasnya. (Jor/El/ADV/Pemkab Kukar)
