Samarinda, Sekala.id – Krisis tenaga pengajar di sekolah-sekolah Samarinda kembali menjadi sorotan. DPRD Kota Samarinda menilai rencana penghapusan tenaga honorer secara menyeluruh belum sepenuhnya selaras dengan kondisi riil dunia pendidikan di daerah.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, mengatakan banyak sekolah hingga kini masih bergantung pada guru honorer untuk menutup kekurangan tenaga pengajar. Kondisi itu terjadi lantaran jumlah guru aparatur sipil negara (ASN) terus berkurang akibat pensiun dan mutasi, sementara rekrutmen tenaga pendidik baru dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan sekolah.
Menurut dia, keberadaan guru honorer selama ini menjadi penopang utama agar proses belajar mengajar tetap berjalan normal di sejumlah sekolah.
“Pada prinsipnya, yang dibutuhkan oleh sekolah dan para siswa adalah kompetensi serta kesiapan dalam mengajar,” kata Anhar, Selasa (26/5/2026).
Politikus PDI Perjuangan itu menilai pemerintah tidak bisa hanya melihat persoalan honorer dari sisi aturan administratif semata. Dia meminta pemerintah pusat maupun daerah turut mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap keberlangsungan pendidikan di daerah.
Anhar menegaskan, banyak guru honorer telah mengabdikan diri selama bertahun-tahun dan memiliki peran penting dalam menjaga kualitas pembelajaran di sekolah. Karena itu, evaluasi terhadap kebijakan penghapusan honorer dianggap perlu dilakukan agar tidak memicu kekurangan guru yang lebih besar.
DPRD Samarinda pun mendorong adanya kebijakan yang lebih realistis dengan mempertimbangkan kebutuhan tenaga pengajar di masing-masing daerah.
“Yang harus diutamakan adalah keberlangsungan mutu pendidikan anak bangsa, sekaligus memerhatikan nasib para guru yang telah lama mendedikasikan waktu serta ilmunya di sekolah-sekolah daerah,” pungkasnya. (Kal/El/ADV/DPRD Samarinda)
