Samarinda, Sekala.id – Terbukanya akses jalan di kawasan pedalaman menjadi salah satu pekerjaan penting dalam pemerataan pembangunan Kalimantan Timur (Kaltim). Namun, DPRD Kaltim mengingatkan agar pembangunan konektivitas tidak berhenti pada penambahan ruas jalan. Kualitas konstruksi dan manfaat ekonomi bagi masyarakat harus menjadi ukuran keberhasilan setiap proyek.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menilai pembangunan infrastruktur perlu diarahkan untuk mengatasi persoalan aksesibilitas yang selama ini dihadapi masyarakat, terutama di wilayah yang belum terhubung secara optimal.
Menurutnya, jalan yang memadai memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi warga. Mulai dari memperlancar distribusi hasil pertanian, mengangkut komoditas unggulan daerah, hingga membuka akses menuju pusat pelayanan dasar.
Karena itu, dia meminta pemerintah provinsi memastikan setiap program pembangunan fisik disusun berdasarkan kebutuhan lapangan, bukan sekadar mengejar target realisasi anggaran.
“Pembangunan harus benar-benar menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat. Jangan sampai anggaran terserap, tetapi infrastruktur yang dihasilkan belum memberikan manfaat maksimal,” ujarnya, Senin (16/11/2026).
Sejumlah proyek konektivitas di kawasan pedalaman menjadi bagian dari upaya memperbaiki akses tersebut. Salah satunya Jalan Tering–Ujoh Bilang sepanjang 28,325 kilometer yang diresmikan pada Januari 2026 sebagai penghubung Kutai Barat dan Mahakam Ulu.
Selain itu, Pemprov Kaltim telah menyelesaikan rekonstruksi Jalan Poros Asa–Juaq Asa sepanjang 2,032 kilometer di Kutai Barat dengan konstruksi beton kaku melalui bantuan keuangan daerah.
Pekerjaan lainnya adalah pembangunan Jalan Bongan–Gerunggung sepanjang 30,90 kilometer. Proyek senilai Rp97,85 miliar itu mulai memasuki tahap pengerjaan melalui groundbreaking pada November 2026 untuk membuka akses empat kampung di Kutai Barat.
Konektivitas lintas wilayah juga diperkuat melalui pengerjaan Jalan Sumbu IKN atau poros Sotek–Bongan yang menghubungkan Kutai Barat, Penajam Paser Utara, hingga kawasan Ibu Kota Nusantara.
Di sektor transportasi air, pemerintah provinsi turut melakukan pembenahan fasilitas Pelabuhan Melak dan perbaikan dermaga penghubung Penajam–Balikpapan.
Meski berbagai proyek tersebut terus berjalan, Reza menegaskan pengawasan tidak boleh mengendur. Perencanaan teknis, spesifikasi pekerjaan, standar mutu, hingga kesiapan pembiayaan harus diperhatikan sejak awal.
“Jangan sampai percepatan pekerjaan justru mengorbankan kualitas. Kami ingin setiap proyek dibangun sesuai standar dan anggaran yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diterima masyarakat,” pungkasnya. (Kal/El/ADV/DPRD Kaltim)