Samarinda, Sekala.id – Rencana Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim) mengikat anggaran Rp1,24 triliun untuk proyek tahun jamak atau Multi-Years Contract (MYC) 2027-2029 menghadapi sejumlah catatan dari DPRD. Penurunan proyeksi APBD dari Rp14 triliun menjadi sekitar Rp12 triliun membuat kemampuan daerah membiayai proyek selama tiga tahun menjadi salah satu persoalan yang harus dijelaskan pemerintah.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, mengingatkan agar rencana kontrak jangka panjang tersebut tidak hanya dilihat dari kebutuhan pembangunan fisik. Pemerintah juga harus memastikan komitmen pembiayaan MYC tidak mengurangi ruang fiskal untuk belanja wajib, pelayanan publik, dan program prioritas daerah, termasuk Gratispol dan Jospol.
Menurutnya, DPRD belum mengambil sikap menerima ataupun menolak usulan tersebut. Pembahasan resmi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bahkan belum terlaksana.
“Belum ada dasar untuk menyimpulkan DPRD menolak. Usulannya memang sudah disampaikan pemerintah, tetapi belum dibahas secara resmi dan belum memasuki proses persetujuan,” kata Agusriansyah, Senin (16/11/2026).
Pernyataan itu muncul setelah rapat kerja Banggar dan TAPD yang dijadwalkan Minggu (15/11/2026) malam ditunda. Pimpinan DPRD kemudian memilih melakukan konsultasi internal untuk mendalami sejumlah aspek dalam pengajuan MYC.
Salah satu yang perlu diperjelas ialah perubahan nilai anggaran. Dalam surat tertanggal 11 November 2026, Pemprov Kaltim mengajukan kebutuhan MYC sebesar Rp1,28 triliun. Namun, melalui surat revisi sehari setelahnya, nilai tersebut berubah menjadi Rp1,24 triliun dengan penyesuaian durasi pekerjaan.
Rencana proyek mencakup pembangunan ruas jalan Sotek–Bongan, Jalan Kepala Telake, serta Rumah Sakit Aji Muhammad Salehuddin II. Seluruh pekerjaan direncanakan menggunakan skema APBD 2027-2029.
Agusriansyah menilai, sebelum masuk pembahasan anggaran, setiap proyek harus dikaji bersama komisi DPRD dan OPD teknis. Pemerintah perlu memastikan tidak ada prosedur yang terlewati, kewenangan yang dilanggar, maupun persoalan yang berpotensi menghambat pelaksanaan.
“Jangan sampai pemerintah hanya menyampaikan kebutuhan anggarannya. Kelayakan pekerjaan, kepatuhan terhadap aturan, sampai manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat harus bisa dibuktikan,” tegasnya.
DPRD juga menyoroti kesiapan teknis proyek. Dokumen studi kelayakan, AMDAL, Detail Engineering Design (DED), hingga kepastian lahan harus tersedia. Untuk pembangunan rumah sakit, kebutuhan tenaga medis dan biaya operasional setelah fasilitas berdiri juga perlu diperhitungkan.
Selain itu, alokasi awal sekitar Rp260 miliar pada 2027 harus diperinci, termasuk komponen perencanaan, pengawasan, dan mekanisme pembayaran.
Agusriansyah turut meminta Pemprov memastikan pengajuan MYC telah dikonsultasikan dengan inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Baginya, transparansi tahapan menjadi bagian penting sebelum DPRD menentukan sikap terhadap usulan tersebut.
“Yang menjadi pertimbangan bukan sekadar besar kecilnya anggaran. Pemerintah harus mampu menjelaskan bahwa seluruh prosesnya benar, bisa dipertanggungjawabkan, dan dapat diterima masyarakat,” pungkasnya. (Kal/El/ADV/DPRD Kaltim)