Samarinda, Sekala.id – Rencana Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim) menggelontorkan Rp1,24 triliun untuk pembangunan infrastruktur melalui skema Multi-Years Contract (MYC) 2027-2029 belum sepenuhnya mendapat dukungan DPRD. Fraksi PAN-NasDem mempertanyakan prioritas anggaran tersebut, terutama usulan pembangunan jalan berstatus non-status yang sebagian trase jalurnya bersinggungan dengan kawasan hutan lindung.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim dari Fraksi PAN-NasDem, Baharuddin Demmu, menilai pemerintah provinsi perlu menjelaskan urgensi sekaligus dasar kewenangan pembangunan ruas jalan yang masuk dalam usulan MYC.
Menurutnya, masih banyak jalan berstatus jalan provinsi yang membutuhkan penanganan. Karena itu, penggunaan anggaran besar untuk ruas non-status dinilai perlu dikaji kembali agar tidak mengabaikan kebutuhan infrastruktur yang menjadi tanggung jawab langsung pemerintah provinsi.
“Jangan sampai kita justru mengalokasikan anggaran untuk ruas yang belum jelas kewenangannya, sementara jalan provinsi sendiri masih banyak yang membutuhkan perhatian,” kata Demmu, Selasa (17/11/2026).
Kritik tersebut disampaikan setelah rapat konsultasi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), Senin malam.
Dalam pertemuan itu, muncul persoalan lain terkait rencana pembangunan Jalan Sotek-Bongan. Sebagian trase jalan tersebut disebut memasuki kawasan hutan lindung, termasuk di sekitar Hutan Lindung Gunung Beratus.
Baharuddin menilai kondisi itu tidak boleh dianggap sebagai persoalan teknis semata. Pemerintah harus memastikan status kawasan dan mengantongi izin penggunaan kawasan hutan sebelum pembangunan dilaksanakan.
“Kalau memang masuk hutan lindung, harus jelas dulu bagaimana perizinannya. Jangan sampai proyek sudah berjalan, tetapi kemudian menghadapi persoalan hukum maupun administrasi,” ujarnya.
Fraksi PAN-NasDem pun belum bersedia memberikan persetujuan terhadap keseluruhan usulan MYC tersebut.
Sebagai gambaran, anggaran Rp1,24 triliun yang diajukan Pemprov Kaltim mencakup pembangunan RSUD Aji Muhammad Salehuddin II di Samarinda senilai Rp444,83 miliar, Jalan Sotek-Bongan Rp241,98 miliar, serta Jalan Gerunggung-Lambakan-Kepala Telake sebesar Rp556,98 miliar.
Demmu menegaskan, besarnya nilai anggaran harus disertai kejelasan perencanaan dan kewenangan setiap proyek. Fraksinya akan kembali membahas usulan tersebut sebelum menetapkan keputusan akhir.
“Fraksi PAN-NasDem saat ini mengambil sikap menolak. Kami akan membicarakannya secara internal untuk menentukan langkah selanjutnya,” pungkasnya. (Kal/El/ADV/DPRD Kaltim)