Samarinda, Sekala.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) meluncurkan program pendidikan ambisius bertajuk GratisPol. Tapi program ini bukan tanpa batas. Pemerintah memastikan hanya warga asli Kaltim yang berhak menikmati fasilitas pendidikan gratis dari APBD.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan, peluncuran program ini bukan sekadar bagi-bagi beasiswa, tapi juga strategi besar menyiapkan SDM lokal yang mampu bersaing. Ia menyebutkan bahwa GratisPol sejalan dengan 8 Asta Cita Presiden terpilih Prabowo Subianto.
“Kami tidak ingin ada anak Kaltim yang gagal kuliah hanya karena tak punya uang. Tapi kami juga tidak ingin anggaran ini dinikmati oleh mereka yang hanya datang menumpang,” tegas Rudi dalam peluncuran di GOR Kadrie Oening, Senin (21/4/2025).
GratisPol menyasar pendidikan tinggi di PTN dan PTS terakreditasi, serta memberi beasiswa, insentif guru, dan biaya kuliah hingga ke luar negeri. Tapi Pemprov menegaskan, hanya warga yang memiliki KTP Kaltim dan sudah tinggal minimal tiga tahun yang boleh mendaftar.
Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, menyebut skema seleksi dibuat ketat. “Program ini hanya untuk warga Kaltim, bukan warga pendatang. Kalau tidak ada domisili tiga tahun dan KTP lokal, tidak bisa ikut,” katanya.
Anggaran Rp750 miliar digelontorkan khusus untuk GratisPol. Dana itu dikunci agar tidak tumpang tindih dengan program JosPol atau anggaran pendidikan lain. Selain bantuan operasional sekolah dan insentif guru, program ini juga menjadi pendorong bagi kampus akreditasi C agar naik kelas dalam dua tahun.
Menariknya, Pemprov juga menggandeng Universitas Hasanuddin untuk memperkuat tenaga kesehatan Kaltim lewat skema beasiswa.
Di sisi lain, pemprov mendorong pemkab/pemkot untuk mengurus pembiayaan pendidikan di tingkat PAUD hingga SMP. Pemerintah provinsi sudah lebih dulu bergerak dengan memberikan insentif bagi guru di semua jenjang. (Jor/El/Sekala)
