Samarinda, Sekala.id – Besarnya kebutuhan anggaran sektor pendidikan mulai menjadi tantangan dalam penyusunan APBD Kalimantan Timur (Kaltim) 2027. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim mengusulkan alokasi sekitar Rp2,3 triliun untuk menopang program Gratispol sekaligus memperluas infrastruktur pendidikan di sejumlah daerah.
Nilai tersebut masih sesuai dengan ketentuan alokasi minimal 20 persen APBD untuk sektor pendidikan. Namun, besarnya kebutuhan anggaran diperkirakan akan mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah yang juga harus membiayai berbagai program prioritas lainnya.
Sekretaris Disdikbud Kaltim, Rahmat Ramadhan, mengatakan usulan anggaran masih berada pada tahap awal penyusunan sehingga nominal maupun program yang diajukan masih dapat berubah mengikuti hasil pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Usulan yang kami ajukan masih berupa rancangan awal. Arah kebijakan tetap difokuskan untuk mendukung program Gratispol serta memenuhi kebutuhan pembangunan ruang kelas baru dan sekolah baru,” ujar Rahmat, Selasa (28/7/2026).
Menurut Rahmat, pembangunan infrastruktur pendidikan diarahkan pada daerah yang mengalami kekurangan daya tampung sekolah. Kajian dilakukan dengan membandingkan jumlah peserta didik terhadap kapasitas ruang belajar yang tersedia.
Balikpapan dan Penajam Paser Utara (PPU) menjadi dua wilayah yang saat ini masuk dalam daftar prioritas. Pertumbuhan jumlah siswa di kedua daerah tersebut dinilai lebih cepat dibandingkan penambahan fasilitas pendidikan.
“Wilayah yang kapasitas sekolahnya sudah tidak mampu menampung jumlah peserta didik akan menjadi prioritas, baik melalui penambahan ruang kelas maupun pembangunan unit sekolah baru,” katanya.
Untuk mengurangi tekanan terhadap APBD, Disdikbud juga mengoptimalkan pendanaan dari pemerintah pusat, terutama bagi program rehabilitasi gedung sekolah. Sejumlah proyek perbaikan sekolah di Kutai Kartanegara dan PPU telah memperoleh dukungan melalui APBN sehingga tidak seluruh pembiayaan dibebankan kepada anggaran daerah.
Meski begitu, seluruh usulan tetap akan melalui proses penyelarasan bersama Bappeda dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Pemerintah akan menyeleksi program berdasarkan tingkat urgensi agar belanja pendidikan tetap sejalan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Seluruh usulan masih akan dibahas lebih lanjut. Nantinya kami menetapkan prioritas berdasarkan tingkat kebutuhan dan menyesuaikannya dengan kemampuan fiskal daerah,” tutup Rahmat. (Kal/El/Sekala)
