Samarinda, Klausa.co – Persoalan penerimaan murid baru di Samarinda belum sepenuhnya terselesaikan. DPRD Kota Samarinda menyoroti ketimpangan daya tampung sekolah, persoalan jalur domisili, hingga minimnya kepastian informasi bagi masyarakat yang masih muncul dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menilai persoalan tersebut membutuhkan evaluasi menyeluruh. Menurutnya, perbaikan tidak boleh hanya berorientasi pada teknis pelaksanaan penerimaan siswa, tetapi juga harus memastikan masyarakat memperoleh informasi dan prosedur pelayanan yang jelas.
Hal itu disampaikannya dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan di Aula Ki Hajar Dewantara, Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda, Rabu (18/11/2026).
Anhar menyebut penerimaan murid baru masih menjadi persoalan yang berulang setiap tahun. Karena itu, forum konsultasi publik harus dimanfaatkan untuk mengidentifikasi berbagai kendala sekaligus merumuskan langkah perbaikan.
“Kita masih menghadapi kendala dalam penerimaan siswa baru setiap tahunnya. Ini perlu menjadi perhatian agar persoalan yang sama tidak terus berulang,” kata Anhar.
Sorotan tersebut bukan tanpa alasan. Pada pelaksanaan SPMB 2026, jumlah lulusan SD di Samarinda mencapai sekitar 13.000 siswa. Sementara itu, daya tampung SMP negeri hanya berkisar 10.004 murid.
Tim Pengawas SPMB juga mencatat 36 aduan resmi selama proses penerimaan berlangsung. Sebanyak 33 laporan di antaranya berkaitan dengan jalur domisili, terutama persoalan pergeseran titik koordinat.
Di tengah keterbatasan daya tampung tersebut, masih ditemukan 962 kursi kosong pada jenjang SMP dan 2.322 kursi di tingkat SD. Kondisi ini menjadi catatan penting untuk mengevaluasi distribusi peserta didik serta efektivitas sistem penerimaan.
Selain SPMB, Anhar meminta Disdikbud memperjelas informasi mengenai sejumlah layanan administrasi, mulai dari prosedur penerimaan murid, legalisasi ijazah, hingga perpindahan sekolah. DPRD, kata dia, siap mendukung pembenahan melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Menanggapi hal itu, Plt Kepala Disdikbud Samarinda, Eko Suprayetno, mengatakan FKP menjadi wadah untuk menyerap masukan masyarakat sekaligus memperbarui standar pelayanan. Evaluasi juga mencakup administrasi mutasi siswa dan legalisasi ijazah yang kini menyesuaikan ketentuan e-ijazah.
Disdikbud turut membahas penyelarasan layanan rekomendasi penelitian bersama Kesbangpol agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
“Ke depan, rekomendasi tersebut akan disinergikan sehingga pelayanan bisa dilakukan melalui satu pintu, dengan pembagian kewenangan yang jelas antara Kesbangpol dan Disdikbud,” jelas Eko. (Kal/El/ADV/DPRD Samarinda)