By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Sekala.id
  • Nasional
  • Daerah
    • Samarinda
    • Balikpapan
    • Bontang
    • Kutai Kartanegara
    • Kutai Timur
    • Kutai Barat
  • Peristiwa
  • Hukum & Kriminal
  • Politik
  • Ekonomi
  • Lainnya
    • Pemerintahan
    • Parlemen
    • Advertorial
    • Kultur
    • Olahraga
    • Hiburan
    • Inspirasi
Sekala.idSekala.id
Font ResizerAa
  • Nasional
  • Daerah
  • Hukum & Kriminal
  • Politik
  • Ekonomi
  • Pemerintahan
  • Parlemen
  • Kultur
  • Olahraga
  • Peristiwa
  • Inspirasi
  • Advertorial
  • Hiburan
Search
  • Nasional
  • Daerah
    • Balikpapan
    • Bontang
    • Kutai Kartanegara
    • Samarinda
    • Kutai Barat
  • Hukum & Kriminal
  • Politik
  • Ekonomi
  • Pemerintahan
  • Parlemen
  • Kultur
  • Olahraga
  • Peristiwa
  • Inspirasi
  • Advertorial
  • Hiburan
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
© 2023 sekala.id. PT Sekala Media Klausa. All Rights Reserved
AdvertorialParlemenSamarinda

Dana Daerah Tak Kunjung Mengalir, Sigit Wibowo Soroti Risiko Pembayaran Proyek

Redaksi
By Redaksi
Published: Rabu, 18 November 2026
Share
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sigit Wibowo.
SHARE

Samarinda, Sekala.id – Pemerintah daerah membutuhkan kepastian ketersediaan anggaran untuk menjaga kelangsungan program pembangunan. Namun, lambatnya penyaluran sejumlah pendapatan dari pemerintah pusat maupun provinsi dinilai berpotensi menghambat kewajiban pembayaran pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sigit Wibowo, menilai persoalan tersebut harus menjadi perhatian serius. Menurutnya, mekanisme distribusi penerimaan daerah, terutama dari opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan dana bagi hasil (DBH), perlu dibuat lebih sederhana agar daerah tidak terus dibebani ketidakpastian arus kas.

Sigit mempertanyakan mekanisme penyaluran opsen PKB yang dinilai belum sepenuhnya berjalan secara langsung. Padahal, pembagian persentase penerimaan telah ditentukan dan pemotongan pajak dilakukan ketika masyarakat menyelesaikan transaksi.

“Seharusnya tidak ada lagi jeda panjang. Begitu pajak dipungut dan porsinya sudah ditentukan, bagian daerah semestinya langsung diterima. Kalau masih tertahan, tentu mekanismenya perlu dievaluasi,” ujarnya, Rabu (18/11/2026).

Dia menilai, persoalan serupa juga terjadi dalam penyaluran DBH dari pemerintah pusat. Untuk itu, Sigit mengusulkan sistem pemotongan langsung dari sumber penerimaan agar hak pemerintah daerah tidak harus melewati rantai administrasi yang panjang.

Dengan mekanisme tersebut, pembagian pendapatan dapat dilakukan sejak awal. Daerah pun memiliki kepastian mengenai dana yang akan diterima untuk membiayai berbagai kebutuhan pemerintahan.

“Jangan sampai penerimaan sudah ada, tetapi daerah masih harus menunggu proses administrasi untuk mendapatkan bagiannya. Kalau bisa dipisahkan sejak awal, penyalurannya tentu lebih sederhana,” katanya.

Sigit menyebut usulan itu telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan. Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak sedang meminta tambahan anggaran, melainkan menginginkan kepastian atas penerimaan yang memang menjadi haknya.

Persoalan ini mencuat di tengah penyesuaian pendapatan Kota Samarinda yang diperkirakan mencapai Rp209 miliar. Nilai tersebut terdiri atas lebih dari Rp70 miliar dari komponen opsen dan sekitar Rp139 miliar dari bagi hasil pajak.

Pemkot Samarinda sebelumnya mengkhawatirkan kondisi tersebut dapat memengaruhi kemampuan membayar pekerjaan yang sudah berjalan. Di sisi lain, Pemprov Kaltim menyatakan penyesuaian dilakukan karena proyeksi pendapatan daerah mengalami penurunan lebih dari Rp1 triliun.

Bagi Sigit, perbedaan kondisi fiskal tersebut tidak boleh mengaburkan pentingnya transparansi. Pemerintah daerah harus mendapatkan informasi yang jelas mengenai posisi penerimaan dan jadwal penyalurannya.

“Jangan biarkan daerah bekerja tanpa kepastian anggaran. Pemerintah daerah perlu tahu berapa haknya, di mana posisi dananya, serta kapan bisa digunakan,” tegasnya. (Kal/El/ADV/DPRD Kaltim)

TAGGED:DPRD KaltimSigit Wibowo
Share This Article
Facebook Pinterest Whatsapp Whatsapp Email Copy Link Print
Previous Article DPRD Samarinda Usulkan Insinerator Terintegrasi TPS 3R, Sampah Bernilai Ekonomi Dipilah Lebih Dulu
Next Article Pengajuan Tiga Proyek MYC di Ujung Pembahasan, DPRD Kaltim Tak Punya Cukup Waktu Mengkaji

Berita Undas

Ekti Soroti Prioritas Efisiensi APBD Kaltim, Minta Belanja Operasional Dievaluasi
Rabu, 18 November 2026
Pengajuan Tiga Proyek MYC di Ujung Pembahasan, DPRD Kaltim Tak Punya Cukup Waktu Mengkaji
Rabu, 18 November 2026
Dana Daerah Tak Kunjung Mengalir, Sigit Wibowo Soroti Risiko Pembayaran Proyek
Rabu, 18 November 2026
DPRD Samarinda Usulkan Insinerator Terintegrasi TPS 3R, Sampah Bernilai Ekonomi Dipilah Lebih Dulu
Rabu, 18 November 2026
DPRD Samarinda Soroti Ketimpangan Daya Tampung dan Persoalan SPMB
Rabu, 18 November 2026

Berita yang mungkin kamu sukai

Politik

PKS Bertaruh di Pilwali 2024, Dukung Andi Harun dengan Syarat

3 Min Read
Pemerintahan

Wali Kota Samarinda Instruksikan Perbaikan Jalan Rusak Segera Dilakukan

2 Min Read
Advertorial

Perubahan Aturan Rekrutmen Paskibraka, Dispora Kaltim Tetap Berperan

2 Min Read
Advertorial

Melawan Stunting di Kukar, Semangat Kolaborasi Ketua TP PKK Maslianawati Edi Damansyah

2 Min Read
Sekala.id

Afiliasi:

Logo SMSI
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
© 2023 sekala.id. PT Sekala Media Klausa. All Rights Reserved
Welcome Back!

Sign in to your account

Nama Pengguna
Password

Lost your password?