Samarinda, Sekala.id – Pemerintah daerah membutuhkan kepastian ketersediaan anggaran untuk menjaga kelangsungan program pembangunan. Namun, lambatnya penyaluran sejumlah pendapatan dari pemerintah pusat maupun provinsi dinilai berpotensi menghambat kewajiban pembayaran pekerjaan yang telah dilaksanakan.
Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sigit Wibowo, menilai persoalan tersebut harus menjadi perhatian serius. Menurutnya, mekanisme distribusi penerimaan daerah, terutama dari opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan dana bagi hasil (DBH), perlu dibuat lebih sederhana agar daerah tidak terus dibebani ketidakpastian arus kas.
Sigit mempertanyakan mekanisme penyaluran opsen PKB yang dinilai belum sepenuhnya berjalan secara langsung. Padahal, pembagian persentase penerimaan telah ditentukan dan pemotongan pajak dilakukan ketika masyarakat menyelesaikan transaksi.
“Seharusnya tidak ada lagi jeda panjang. Begitu pajak dipungut dan porsinya sudah ditentukan, bagian daerah semestinya langsung diterima. Kalau masih tertahan, tentu mekanismenya perlu dievaluasi,” ujarnya, Rabu (18/11/2026).
Dia menilai, persoalan serupa juga terjadi dalam penyaluran DBH dari pemerintah pusat. Untuk itu, Sigit mengusulkan sistem pemotongan langsung dari sumber penerimaan agar hak pemerintah daerah tidak harus melewati rantai administrasi yang panjang.
Dengan mekanisme tersebut, pembagian pendapatan dapat dilakukan sejak awal. Daerah pun memiliki kepastian mengenai dana yang akan diterima untuk membiayai berbagai kebutuhan pemerintahan.
“Jangan sampai penerimaan sudah ada, tetapi daerah masih harus menunggu proses administrasi untuk mendapatkan bagiannya. Kalau bisa dipisahkan sejak awal, penyalurannya tentu lebih sederhana,” katanya.
Sigit menyebut usulan itu telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan. Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak sedang meminta tambahan anggaran, melainkan menginginkan kepastian atas penerimaan yang memang menjadi haknya.
Persoalan ini mencuat di tengah penyesuaian pendapatan Kota Samarinda yang diperkirakan mencapai Rp209 miliar. Nilai tersebut terdiri atas lebih dari Rp70 miliar dari komponen opsen dan sekitar Rp139 miliar dari bagi hasil pajak.
Pemkot Samarinda sebelumnya mengkhawatirkan kondisi tersebut dapat memengaruhi kemampuan membayar pekerjaan yang sudah berjalan. Di sisi lain, Pemprov Kaltim menyatakan penyesuaian dilakukan karena proyeksi pendapatan daerah mengalami penurunan lebih dari Rp1 triliun.
Bagi Sigit, perbedaan kondisi fiskal tersebut tidak boleh mengaburkan pentingnya transparansi. Pemerintah daerah harus mendapatkan informasi yang jelas mengenai posisi penerimaan dan jadwal penyalurannya.
“Jangan biarkan daerah bekerja tanpa kepastian anggaran. Pemerintah daerah perlu tahu berapa haknya, di mana posisi dananya, serta kapan bisa digunakan,” tegasnya. (Kal/El/ADV/DPRD Kaltim)