By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Sekala.id
  • Nasional
  • Daerah
    • Samarinda
    • Balikpapan
    • Bontang
    • Kutai Kartanegara
    • Kutai Timur
    • Kutai Barat
  • Peristiwa
  • Hukum & Kriminal
  • Politik
  • Ekonomi
  • Lainnya
    • Pemerintahan
    • Parlemen
    • Advertorial
    • Kultur
    • Olahraga
    • Hiburan
    • Inspirasi
Sekala.idSekala.id
Font ResizerAa
  • Nasional
  • Daerah
  • Hukum & Kriminal
  • Politik
  • Ekonomi
  • Pemerintahan
  • Parlemen
  • Kultur
  • Olahraga
  • Peristiwa
  • Inspirasi
  • Advertorial
  • Hiburan
Search
  • Nasional
  • Daerah
    • Balikpapan
    • Bontang
    • Kutai Kartanegara
    • Samarinda
    • Kutai Barat
  • Hukum & Kriminal
  • Politik
  • Ekonomi
  • Pemerintahan
  • Parlemen
  • Kultur
  • Olahraga
  • Peristiwa
  • Inspirasi
  • Advertorial
  • Hiburan
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
© 2023 sekala.id. PT Sekala Media Klausa. All Rights Reserved
AdvertorialParlemenSamarinda

Ekti Soroti Prioritas Efisiensi APBD Kaltim, Minta Belanja Operasional Dievaluasi

Redaksi
By Redaksi
Published: Rabu, 18 November 2026
Share
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel.
SHARE

Samarinda, Sekala.id – Kebijakan penghematan anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai perlu menyasar pos belanja yang tepat. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, meminta pemerintah tidak menjadikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) guru dan tenaga kesehatan sebagai pilihan untuk menekan pengeluaran daerah.

Menurut Ekti, masih ada sejumlah komponen belanja pemerintahan yang dapat dievaluasi sebelum pemerintah mengambil langkah pengurangan hak pegawai. Perjalanan dinas, konsumsi kegiatan, hingga kebutuhan operasional dinilai memiliki ruang untuk dilakukan penghematan.

Dia mengingatkan, kebijakan pemangkasan TPP tidak bisa hanya dilihat dari sisi pengurangan beban APBD. Sebab, komponen tambahan penghasilan tersebut juga diterima aparatur yang setiap hari menjalankan pelayanan langsung kepada masyarakat.

“Jangan sampai kebijakan efisiensi justru membuat guru dan perawat kehilangan tambahan penghasilannya. Mereka bukan hanya bekerja di balik meja, tetapi berhadapan langsung dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Ekti, Rabu (18/11/2026).

Dia menilai, pembicaraan mengenai TPP kerap dikaitkan dengan besaran penghasilan pejabat eselon. Padahal, penerapannya juga menyentuh pegawai di sektor pendidikan dan kesehatan yang memiliki peran penting dalam pelayanan dasar.

Ekti menyebut, Gubernur Kaltim juga menginginkan agar pemberian TPP tidak ikut terdampak kebijakan pengurangan anggaran. Maka dari itu, pemerintah perlu mempertimbangkan kembali komposisi belanja sebelum menetapkan kebijakan efisiensi.

“Kalau memang ingin mengurangi pengeluaran, perjalanan dinas dan biaya makan minum bisa diperiksa lebih dahulu. Jangan sampai pos yang menyangkut kesejahteraan tenaga pelayanan justru menjadi sasaran,” tegasnya.

Di luar belanja pegawai, Ekti turut mengingatkan pemerintah agar penghematan tidak membuat agenda pembangunan daerah terhenti. Ia menyoroti kondisi sejumlah ruas jalan di Kabupaten Kutai Timur dan Kutai Barat yang masih membutuhkan penanganan.

Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak seharusnya menghilangkan perhatian pemerintah terhadap kebutuhan infrastruktur yang berhubungan dengan aktivitas masyarakat.

“Efisiensi bukan berarti pembangunan harus berhenti. Jalan yang rusak tetap perlu ditangani karena masyarakat membutuhkan infrastruktur yang memadai,” ungkapnya.

Ekti mengatakan, DPRD Kaltim melalui masing-masing komisi telah beberapa kali menggelar rapat dengar pendapat untuk membahas persoalan anggaran dan keberlanjutan program pemerintah.

“Saya harap, penyesuaian APBD dilakukan dengan mempertimbangkan skala prioritas, sehingga penghematan tetap berjalan tanpa mengorbankan kesejahteraan pegawai maupun kebutuhan pembangunan daerah,” (Kal/El/ADV/DPRD Kaltim)

TAGGED:DPRD KaltimEkti ImanuelTambahan Penghasilan Pegawai
Share This Article
Facebook Pinterest Whatsapp Whatsapp Email Copy Link Print
Previous Article Pengajuan Tiga Proyek MYC di Ujung Pembahasan, DPRD Kaltim Tak Punya Cukup Waktu Mengkaji

Berita Undas

Ekti Soroti Prioritas Efisiensi APBD Kaltim, Minta Belanja Operasional Dievaluasi
Rabu, 18 November 2026
Pengajuan Tiga Proyek MYC di Ujung Pembahasan, DPRD Kaltim Tak Punya Cukup Waktu Mengkaji
Rabu, 18 November 2026
Dana Daerah Tak Kunjung Mengalir, Sigit Wibowo Soroti Risiko Pembayaran Proyek
Rabu, 18 November 2026
DPRD Samarinda Usulkan Insinerator Terintegrasi TPS 3R, Sampah Bernilai Ekonomi Dipilah Lebih Dulu
Rabu, 18 November 2026
DPRD Samarinda Soroti Ketimpangan Daya Tampung dan Persoalan SPMB
Rabu, 18 November 2026

Berita yang mungkin kamu sukai

Advertorial

Sani Bin Husain Permudah Aspirasi Warga Lewat Platform Digital Sani Mendengar

2 Min Read
Pemerintahan

HUT ke-356, Andi Harun Ungkap Rahasia Samarinda Makin Maju

2 Min Read
Advertorial

DKP Kukar Fokus Optimalkan Infrastruktur Perikanan, JT Dibangun di Sejumlah Kecamatan

2 Min Read
Advertorial

Jasno Soroti LPJU Mati di Sejumlah Ruas, Dishub Diminta Lebih Responsif

3 Min Read
Sekala.id

Afiliasi:

Logo SMSI
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
© 2023 sekala.id. PT Sekala Media Klausa. All Rights Reserved
Welcome Back!

Sign in to your account

Nama Pengguna
Password

Lost your password?