Samarinda, Sekala.id – Kebijakan penghematan anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai perlu menyasar pos belanja yang tepat. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, meminta pemerintah tidak menjadikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) guru dan tenaga kesehatan sebagai pilihan untuk menekan pengeluaran daerah.
Menurut Ekti, masih ada sejumlah komponen belanja pemerintahan yang dapat dievaluasi sebelum pemerintah mengambil langkah pengurangan hak pegawai. Perjalanan dinas, konsumsi kegiatan, hingga kebutuhan operasional dinilai memiliki ruang untuk dilakukan penghematan.
Dia mengingatkan, kebijakan pemangkasan TPP tidak bisa hanya dilihat dari sisi pengurangan beban APBD. Sebab, komponen tambahan penghasilan tersebut juga diterima aparatur yang setiap hari menjalankan pelayanan langsung kepada masyarakat.
“Jangan sampai kebijakan efisiensi justru membuat guru dan perawat kehilangan tambahan penghasilannya. Mereka bukan hanya bekerja di balik meja, tetapi berhadapan langsung dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Ekti, Rabu (18/11/2026).
Dia menilai, pembicaraan mengenai TPP kerap dikaitkan dengan besaran penghasilan pejabat eselon. Padahal, penerapannya juga menyentuh pegawai di sektor pendidikan dan kesehatan yang memiliki peran penting dalam pelayanan dasar.
Ekti menyebut, Gubernur Kaltim juga menginginkan agar pemberian TPP tidak ikut terdampak kebijakan pengurangan anggaran. Maka dari itu, pemerintah perlu mempertimbangkan kembali komposisi belanja sebelum menetapkan kebijakan efisiensi.
“Kalau memang ingin mengurangi pengeluaran, perjalanan dinas dan biaya makan minum bisa diperiksa lebih dahulu. Jangan sampai pos yang menyangkut kesejahteraan tenaga pelayanan justru menjadi sasaran,” tegasnya.
Di luar belanja pegawai, Ekti turut mengingatkan pemerintah agar penghematan tidak membuat agenda pembangunan daerah terhenti. Ia menyoroti kondisi sejumlah ruas jalan di Kabupaten Kutai Timur dan Kutai Barat yang masih membutuhkan penanganan.
Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak seharusnya menghilangkan perhatian pemerintah terhadap kebutuhan infrastruktur yang berhubungan dengan aktivitas masyarakat.
“Efisiensi bukan berarti pembangunan harus berhenti. Jalan yang rusak tetap perlu ditangani karena masyarakat membutuhkan infrastruktur yang memadai,” ungkapnya.
Ekti mengatakan, DPRD Kaltim melalui masing-masing komisi telah beberapa kali menggelar rapat dengar pendapat untuk membahas persoalan anggaran dan keberlanjutan program pemerintah.
“Saya harap, penyesuaian APBD dilakukan dengan mempertimbangkan skala prioritas, sehingga penghematan tetap berjalan tanpa mengorbankan kesejahteraan pegawai maupun kebutuhan pembangunan daerah,” (Kal/El/ADV/DPRD Kaltim)