Samarinda, Sekala.id – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mengkritik fenomena antrean kendaraan yang mengular di setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di kota ini. Ia menduga ada penyelewengan kuota BBM yang seharusnya mencukupi kebutuhan masyarakat, namun justru menimbulkan kelangkaan.
“Saya minta ini ditelusuri secara tuntas. Bisa jadi ada indikasi kuota BBM disalahgunakan untuk kepentingan industri dengan dalih apapun,” ujar Andi Harun pada Minggu (19/11/2023).
Ia berharap Pertamina, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas distribusi BBM, dapat meningkatkan kinerjanya. Ia juga meminta Pertamina untuk mengambil langkah konkret untuk mengatasi masalah ini, sehingga antrean panjang dan kelangkaan BBM dapat dihindari.
“Pertamina harus bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat dirugikan karena kelalaian Pertamina,” tegasnya.
Menjawab keluhan Wali Kota Samarinda, Area Manager Comm, Relations & CSR Kalimantan PT Pertamina Patra Niaga, Arya Yusa Dwicandra, mengklaim bahwa pihaknya telah berusaha optimal dalam menyalurkan BBM, khususnya di wilayah Kalimantan Timur, terutama di Samarinda.
“Kami sudah berupaya maksimal dalam menyalurkan BBM, khususnya di Kalimantan Timur dan terutama di Samarinda, yang memiliki 34 SPBU, termasuk 29 SPBU reguler dan 5 non-SPBU reguler,” kata Arya saat ditemui pada Selasa (28/11/2023).
Ia mengatakan bahwa ada sekitar 400 kiloliter Pertalite yang disalurkan setiap hari di Samarinda, menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap jenis BBM tersebut.
“Masalah antrean di SPBU terjadi karena adanya penyesuaian harga baru-baru ini. Harga Pertamax yang melonjak hingga Rp4 ribu, membuat sebagian konsumen beralih dari non-subsidi ke subsidi, sehingga menimbulkan antrean yang lebih panjang untuk Pertalite,” jelasnya.
Dasar alasan tersebut, situasi ini tidak terjadi ketika harga Pertamax dan Pertalite masih memiliki selisih yang wajar. Sebagai informasi, sebelumnya harga Pertamax Rp12 ribu dan Pertalite Rp10 ribu. (Jor/El/Sekala)
