Samarinda, Sekala.id – Rencana operasional W Superclub di Jalan Gatot Subroto, Samarinda, belum sepenuhnya mulus. DPRD Kota Samarinda mengungkap dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) yang menjadi salah satu syarat utama perizinan hingga kini belum diproses.
Meski mendukung masuknya investasi baru, legislatif menegaskan tidak ada ruang kompromi untuk persyaratan yang menyangkut keselamatan publik. Seluruh dokumen wajib dipenuhi sebelum tempat hiburan malam tersebut mulai beroperasi.
Masuknya investasi baru di sektor hiburan malam dinilai berpotensi memberikan dampak ekonomi bagi Samarinda. Kehadiran W Superclub diperkirakan dapat membuka lapangan kerja serta menggerakkan sejumlah sektor usaha pendukung. Namun, dukungan terhadap investasi tidak berarti mengabaikan aturan.
Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Ronal Stephen Lonteng, menegaskan setiap investor memiliki hak untuk menanamkan modal di Kota Tepian. Tetapi, seluruh tahapan perizinan harus dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Setiap investor tentu berhak menanamkan modalnya di Samarinda. Tetapi seluruh tahapan dan aturan yang sudah ditetapkan harus dipatuhi,” kata Ronal, Kamis (18/6/2026).
Perhatian DPRD tertuju pada dokumen Andalalin yang hingga kini disebut belum masuk tahap proses. Informasi tersebut diperoleh dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda. Padahal, Andalalin menjadi salah satu instrumen penting dalam menilai dampak aktivitas usaha terhadap kondisi lalu lintas di sekitar lokasi.
Keberadaan tempat hiburan malam dengan potensi kunjungan tinggi dinilai dapat memengaruhi arus kendaraan, kapasitas jalan, hingga keselamatan pengguna jalan di kawasan sekitar. Makanya, Ronal menilai dokumen tersebut tidak bisa dianggap sebagai formalitas administratif.
“Kalau ada persyaratan yang sifatnya prinsip seperti Andalalin, menurut saya tidak bisa ditolerir. Ini menyangkut kepentingan dan keselamatan masyarakat luas,” tegasnya.
Selain Andalalin, sejumlah dokumen lain juga menjadi syarat yang harus dipenuhi sebelum operasional dimulai. Di antaranya Sertifikat Laik Fungsi (SLF), dokumen bangunan gedung, serta berbagai kelengkapan administrasi lain yang berkaitan dengan legalitas usaha.
Menurut DPRD, rangkaian persyaratan tersebut berfungsi memastikan bangunan dan aktivitas usaha berjalan aman, nyaman, serta tidak menimbulkan risiko bagi masyarakat. Ronal meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait tidak lengah dalam menjalankan fungsi pengawasan. Pemerintah kota pun diminta memastikan seluruh proses perizinan berjalan sesuai regulasi dan tidak ada tahapan yang dilewati.
DPRD menegaskan posisi mereka tidak berubah: investasi tetap dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, iklim investasi yang sehat hanya dapat tercipta apabila seluruh pelaku usaha menunjukkan kepatuhan terhadap aturan.
“Pada prinsipnya kami mendukung investasi masuk ke Samarinda. Tetapi investor juga harus menunjukkan komitmennya untuk taat aturan. Jika seluruh persyaratan dipenuhi, tentu investasi ini bisa memberikan manfaat ekonomi tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat,” ujar Ronal. (Kal/El/ADV/DPRD Samarinda)
