Samarinda, Sekala.id – Pemerintah diharapkan tidak kehilangan fokus menjalankan agenda pembangunan di tengah mencuatnya isu pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI. DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mengingatkan agar dinamika politik tersebut tidak berkembang menjadi ketidakpastian berkepanjangan yang berpotensi mengganggu konsentrasi pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menilai persoalan tersebut perlu disikapi secara proporsional. Menurutnya, Indonesia masih menghadapi tantangan ekonomi yang membutuhkan perhatian dan koordinasi serius dari pemerintah.
Dia mengingatkan, perdebatan politik yang terlalu jauh justru berisiko menggeser perhatian dari persoalan yang lebih mendesak, terutama menyangkut keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Jangan sampai energi pemerintah maupun masyarakat justru habis untuk memperdebatkan persoalan politik. Masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, terutama menjaga kondisi ekonomi tetap stabil,” ujar Salehuddin, Senin (16/11/2026).
Meski demikian, dia menegaskan bahwa persoalan pengunduran diri wakil presiden tidak bisa diselesaikan berdasarkan spekulasi atau tekanan opini publik. Ada mekanisme konstitusional yang harus menjadi acuan dalam setiap proses pergantian jabatan tersebut.
Salehuddin menjelaskan, kewenangan pengisian posisi wakil presiden berada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sesuai ketentuan perundang-undangan. Karena itu, masyarakat diminta tidak terburu-buru menyimpulkan perkembangan isu yang belum memiliki kejelasan resmi.
“Persoalan ini sudah memiliki aturan main. Jadi, masyarakat sebaiknya tidak berspekulasi terlalu jauh dan memberikan kesempatan kepada lembaga negara untuk menjalankan kewenangannya,” katanya.
Munculnya sejumlah nama yang disebut-sebut berpeluang menggantikan Gibran juga dinilai belum perlu menjadi perdebatan. Salehuddin meminta publik menunggu perkembangan dari pemerintah pusat dan lembaga terkait.
“Kita tunggu proses di tingkat pusat. Tidak perlu mendahului keputusan yang memang belum ada kejelasannya,” imbuhnya.
Dia berharap seluruh dinamika tersebut dapat diselesaikan melalui jalur konstitusional tanpa mengganggu stabilitas pemerintahan.
Menurutnya, kepastian politik diperlukan agar pemerintah tetap memiliki ruang untuk menjalankan kebijakan, memperkuat ekonomi, dan melanjutkan program pembangunan.
“Jangan sampai persoalan politik berkepanjangan membuat agenda pembangunan terabaikan. Pemerintah harus tetap fokus pada stabilitas ekonomi dan kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (Jor/El/ADV/DPRD Samarinda)