Samarinda, Sekala.id – Janji kompensasi kepada warga yang rumahnya rusak akibat pembangunan Hotel JW Marriott Samarinda kini menjadi perhatian DPRD Samarinda. Komisi III memastikan pengelola proyek memenuhi komitmen ganti rugi kepada masyarakat terdampak, khususnya di Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, mengatakan pihak pengelola hotel sebelumnya telah menyatakan kesediaan memberikan kompensasi. Namun, DPRD tidak ingin komitmen tersebut hanya berhenti pada pernyataan tanpa realisasi di lapangan.
Maka dari itu, pihaknya akan mengawasi proses pemberian ganti rugi kepada warga yang mengalami kerusakan bangunan selama pekerjaan konstruksi berlangsung.
“Pihak hotel sudah menyampaikan kesediaannya untuk memberikan kompensasi. Kami akan mengawasi apakah komitmen itu benar-benar direalisasikan kepada warga atau tidak,” kata Rohim, Jumat (13/11/2026).
Berdasarkan pendataan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, sedikitnya 33 rumah dilaporkan mengalami kerusakan selama kurang lebih lima bulan aktivitas pembangunan berlangsung. Sebarannya meliputi 19 rumah di RT 02, 13 rumah di RT 05, dan satu rumah di RT 03.
Kerusakan yang dialami warga cukup beragam. Sejumlah bangunan mengalami retakan pada dinding dan lantai yang diduga berkaitan dengan getaran saat pemancangan tiang. Selain itu, warga juga melaporkan kebocoran serta rembesan air ketika hujan turun.
Di luar persoalan kompensasi, Komisi III juga berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi proyek. Langkah tersebut untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai ketentuan, termasuk memeriksa kelengkapan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), serta sistem drainase di sekitar kawasan pembangunan.
Rohim meminta masyarakat tidak ragu menyampaikan laporan apabila pengelola proyek tidak memenuhi kewajiban memberikan kompensasi. Menurutnya, DPRD memiliki kewenangan untuk memanggil pihak terkait guna meminta penjelasan sekaligus mendorong penyelesaian persoalan tersebut.
Bahkan, jika pengelola tetap mengabaikan tanggung jawabnya, DPRD membuka kemungkinan merekomendasikan penghentian sementara aktivitas pembangunan.
“Jika kompensasi tetap tidak dibayarkan, kami bisa meminta agar kegiatan pembangunan dihentikan sementara,” tegasnya. (Kal/El/ADV/DPRD Samarinda)