Samarinda, Sekala.id – Pemadaman listrik yang berulang selama hampir enam bulan di Samarinda memunculkan tuntutan kompensasi bagi pelanggan. Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, meminta PT PLN (Persero) memberikan potongan tagihan hingga 50 persen selama pelayanan kelistrikan belum kembali normal.
Rohim menilai, masyarakat tidak seharusnya dibebani pembayaran penuh ketika hak mereka untuk mendapatkan pasokan listrik yang stabil belum terpenuhi. Menurutnya, gangguan tersebut telah menghambat berbagai aktivitas, mulai dari kebutuhan rumah tangga, kegiatan belajar pelajar, hingga operasional pelaku usaha kecil.
“Kalau listrik sering padam, apakah pelanggan tetap harus membayar penuh? Mestinya ada keringanan yang diberikan secara jelas,” ujarnya saat ditemui di Samarinda, Kamis (12/11/2026).
Politisi PKS itu menyebut persoalan kelistrikan yang berlangsung berbulan-bulan belum disertai kepastian kapan layanan kembali stabil. Dia juga menyoroti komunikasi PLN kepada pelanggan yang dinilai lebih banyak berisi pemberitahuan jadwal pemadaman dibandingkan penjelasan mengenai target pemulihan pasokan listrik.
Padahal, dampak gangguan tersebut tidak sebatas ketidaknyamanan. Bagi pelaku usaha, listrik menjadi kebutuhan utama untuk menjaga kegiatan produksi dan pelayanan. Pemadaman yang terjadi berulang berpotensi menghentikan operasional, merusak bahan baku, hingga menggerus pendapatan.
Maka dari itu, Rohim mendesak PLN tidak hanya menyampaikan informasi pemadaman, tetapi juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem kelistrikan. Pembenahan, menurut dia, perlu mencakup penggantian peralatan yang sudah tidak layak agar gangguan serupa tidak terus berulang.
Selain perbaikan teknis, dia meminta PLN membuka informasi mengenai akar persoalan, kendala yang dihadapi, serta target penyelesaian. Transparansi tersebut dinilai penting agar masyarakat mengetahui penyebab gangguan sekaligus memastikan adanya pertanggungjawaban dari perusahaan.
Rohim bahkan mendorong aparat penegak hukum melakukan audit terhadap pengelolaan PLN untuk menelusuri kemungkinan adanya kelalaian dalam penanganan persoalan kelistrikan di Samarinda.
“Audit harus dilakukan secara terbuka supaya penyebab persoalan ini dan pihak yang bertanggung jawab bisa diketahui,” tegasnya.
Hingga berita ini ditulis, PLN belum memberikan tanggapan resmi terkait usulan pemotongan tagihan hingga 50 persen maupun desakan audit tersebut. (Jor/El/ADV/DPRD Samarinda)