Samarinda, Sekala.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda didorong segera menyiapkan langkah konkret untuk menjalankan lima peraturan daerah (Perda) strategis yang disahkan DPRD Samarinda pada 28 Oktober 2026. Implementasi regulasi tersebut menjadi pekerjaan penting agar produk hukum yang telah disepakati tidak berhenti sebatas dokumen administratif.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Samarinda, Kamaruddin, menilai keberhasilan pembentukan Perda tidak hanya ditentukan oleh tuntasnya pembahasan dan pengesahan. Pemerintah juga harus memastikan setiap regulasi diterjemahkan menjadi kebijakan dan program yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menurut Kamaruddin, kelima Perda tersebut mengatur sejumlah sektor strategis, mulai dari pembangunan industri, pengelolaan fasilitas perumahan, perlindungan lingkungan hidup, pengembangan ekonomi kreatif, hingga mitigasi bencana di lingkungan pendidikan.
“Kami memastikan seluruh Raperda dibahas secara komprehensif, baik dari sisi substansi maupun yuridis. Sekarang yang paling penting adalah bagaimana aturan ini diterapkan,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPRD Samarinda, Sabtu (7/11/2026).
Dia menjelaskan, masing-masing regulasi membutuhkan tindak lanjut yang berbeda. Perda tentang penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) perumahan, misalnya, harus memberikan kepastian mengenai kewajiban pengembang menyerahkan fasilitas umum kepada pemerintah daerah.
Di sektor lingkungan, Perda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) diharapkan menjadi pedoman dalam mengendalikan pembangunan sekaligus menjaga daya dukung lingkungan. Regulasi ini juga berkaitan dengan upaya mengantisipasi persoalan perkotaan, termasuk banjir.
Sementara itu, Perda Rencana Pembangunan Industri Kota Samarinda 2026–2046 menjadi landasan penguatan sektor industri jangka panjang. Adapun regulasi mengenai Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif diarahkan untuk memperluas peluang bagi pelaku usaha lokal.
Perda tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) juga menjadi perhatian. Aturan ini diharapkan memperkuat kesiapsiagaan satuan pendidikan dalam menghadapi berbagai ancaman, seperti banjir, tanah longsor, serta kebakaran hutan dan lahan.
Dari lima regulasi tersebut, tiga merupakan usulan Pemkot Samarinda, sedangkan dua lainnya merupakan inisiatif DPRD, yakni Perda Ekonomi Kreatif dan SPAB.
Kamaruddin mengingatkan, pemerintah perlu menyiapkan perangkat pelaksanaan, termasuk Peraturan Wali Kota (Perwali) jika diperlukan. Sosialisasi kepada organisasi perangkat daerah (OPD), pengembang perumahan, pelaku ekonomi kreatif, dan satuan pendidikan juga dinilai penting.
“Jangan sampai Perda hanya menjadi macan kertas. Pemerintah harus serius menjalankannya, dan DPRD akan mengawal melalui fungsi pengawasan,” tegasnya.
DPRD, lanjut dia, akan memantau pelaksanaan kelima regulasi tersebut melalui fungsi pengawasan dan penganggaran. Dengan demikian, Perda yang telah melalui proses pembahasan panjang dapat menghasilkan perubahan nyata bagi masyarakat Samarinda. (Kal/El/ADV/DPRD Samarinda)
