Samarinda, Sekala.id – Status kepemilikan lahan di kawasan eks Lokalisasi Bayur, Samarinda Utara, menjadi sorotan setelah warga yang mengaku telah menguasai tanah sejak 1980 kesulitan mengurus sertifikat. Persoalan muncul karena lahan tersebut tercatat sebagai aset Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.
Masalah ini dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Samarinda bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi terkait, pada Rabu (4/11/2026). Salah seorang warga, Mat Sahrih, mengeluhkan proses pengurusan sertifikat tanahnya yang belum bisa dilanjutkan akibat status aset tersebut.
Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menjelaskan bahwa berdasarkan dokumen dan keterangan yang disampaikan dalam rapat, pencatatan lahan sebagai aset pemerintah berkaitan dengan pendataan tim TP4SK pada 2014.
Namun, proses pendataan itu menyisakan persoalan. Warga yang mengklaim telah menguasai lahan selama puluhan tahun disebut tidak dilibatkan ketika pendataan dilakukan.
“Tim melakukan pendataan, kemudian memasukkan lahan tersebut ke dalam aset pemerintah tanpa melibatkan masyarakat,” ujar Samri.
Akibatnya, warga menghadapi hambatan ketika hendak mengurus legalitas tanah. Aparat kelurahan hingga kecamatan disebut belum bersedia menandatangani dokumen administrasi karena bidang tanah yang diajukan masih tercatat sebagai aset daerah.
Selain persoalan pencatatan aset, RDP juga menyinggung dugaan perubahan nama dalam dokumen kepemilikan tanah. Perubahan tersebut diduga berkaitan dengan proses pengurusan kompensasi dari perusahaan tambang yang beroperasi di kawasan Bayur. Meski demikian, dugaan itu masih membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut.
Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah perbedaan data luas lahan. Dalam publikasi Diskominfo Samarinda pada 20 Mei 2021, Wali Kota Andi Harun menyebut kawasan eks Lokalisasi Bayur seluas 8,9 hektare merupakan milik pemerintah. Sementara itu, data yang disampaikan dalam RDP menyebut luas lahan yang dipersoalkan mencapai sekitar 10 hektare.
Samri menilai perbedaan tersebut perlu ditelusuri untuk memastikan apakah kedua data mengacu pada bidang tanah yang sama. Dia juga meminta Pemkot Samarinda tidak serta-merta mengarahkan warga menempuh jalur pengadilan. Pemerintah dinilai perlu terlebih dahulu membuka dokumen pencatatan aset dan menelusuri riwayat penguasaan lahan.
Menurut Samri, penyelesaian melalui pengadilan berpotensi membebani masyarakat dari sisi biaya maupun waktu.
“Jika secara nurani kita meyakini ada kesalahan administrasi dalam pencatatan masa lalu, pemerintah harus berani mengambil kebijakan nyata untuk meluruskannya,” tegasnya. (Kal/El/ADV/DPRD Samarinda)
