Samarinda, Sekala.id – Pengembangan kawasan perumahan Grand City di Samarinda Seberang mendapat perhatian DPRD Samarinda. Selain persoalan perubahan gerbang dan peninggian jalan, aktivitas pematangan lahan yang dilakukan pengembang PT BSD juga dikhawatirkan berdampak terhadap lingkungan, terutama meningkatkan risiko banjir di kawasan sekitar.
Keluhan warga Perumahan Keledang Mas tersebut menjadi perhatian Komisi III DPRD Samarinda. Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menyebut ada dua persoalan utama yang perlu segera diselesaikan pengembang, yakni perubahan gerbang perumahan dan peninggian jalan jalur dua.
Menurut Deni, pengembangan kawasan dengan konsep Samarinda Green City tidak menjadi persoalan. Namun, pengembang tetap harus menghormati identitas Perumahan Keledang Mas yang telah lebih dahulu ada. Karena itu, setiap perubahan perlu dibicarakan bersama masyarakat.
“Jangan sampai perubahan yang dilakukan tidak dikomunikasikan dengan warga dan justru menghilangkan identitas Perumahan Keledang Mas sebelumnya,” ujarnya, Selasa (3/11/2026).
Deni mengatakan pengembang telah menunjukkan rancangan gerbang yang mengakomodasi kedua identitas kawasan tersebut. Meski begitu, keterlibatan warga dalam proses komunikasi tetap diperlukan agar tidak menimbulkan persoalan lanjutan.
Selain itu, Komisi III meminta PT BSD menjalankan sembilan poin kesepakatan bersama warga dan pemerintah kecamatan yang dihasilkan dalam pertemuan pada 12 Oktober 2026. Kesepakatan tersebut mengatur sejumlah aspek teknis pembangunan, jam operasional pekerjaan, hingga penanganan debu.
Dampak pembangunan terhadap lingkungan juga menjadi perhatian DPRD. Deni mengingatkan, kawasan Samarinda Seberang, khususnya Jalan Bung Tomo, masih kerap menghadapi persoalan banjir saat musim hujan.
“Jangan sampai aktivitas pengembangan dan pematangan lahan justru menimbulkan dampak banjir bagi masyarakat sekitar,” tegasnya.
Sementara itu, Camat Samarinda Seberang, Aditya Koesprayogi, menjelaskan bahwa proses administrasi perizinan pengembangan telah melalui pemerintah kota. Namun, komunikasi antara pengembang dan masyarakat dinilai masih perlu diperbaiki. Pihak kecamatan menerima surat pengaduan warga pada 7 Oktober 2026. Aduan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui pertemuan tiga pihak pada 12 Oktober yang menghasilkan sembilan kesepakatan.
Dalam pemantauan setelah pertemuan, pihak kecamatan masih menemukan sejumlah hal yang perlu dibenahi. Salah satunya aktivitas pembangunan yang diduga berlangsung di luar jam operasional yang disepakati.
Aditya mengatakan pihaknya berencana menemui manajer lapangan untuk memastikan seluruh kesepakatan dipatuhi pengembang.
“Pengembangan kawasan Grand City jangan mengorbankan kenyamanan warga maupun memperburuk kondisi lingkungan di sekitar Perumahan Keledang Mas,” harapnya. (Kal/El/ADV/DPRD Samarinda)
