Samarinda, Sekala.id – Aktivitas kendaraan angkutan berat di jalan-jalan permukiman Samarinda menjadi perhatian DPRD. Selain berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas, keberadaan truk gandeng dan truk molen di ruas jalan sempit juga meningkatkan risiko kecelakaan bagi pengguna jalan lainnya.
Anggota DPRD Samarinda, Ronal Stephen Lonteng, meminta perusahaan angkutan lebih disiplin dalam mengoperasikan kendaraan berukuran besar, terutama ketika melintasi kawasan padat penduduk. Menurutnya, dimensi kendaraan berat membutuhkan ruang manuver lebih luas sehingga pengemudi harus mempertimbangkan kondisi jalan dan keselamatan masyarakat.
“Kendaraan besar harus lebih memperhatikan kondisi jalan serta keselamatan pengendara lain, khususnya saat melintas di kawasan permukiman dengan akses jalan yang sempit,” ujar Ronal, Selasa (3/11/2026).
Dia menegaskan, tanggung jawab menjaga keselamatan lalu lintas tidak hanya berada pada pengendara sepeda motor maupun kendaraan pribadi. Perusahaan sebagai operator angkutan juga harus memastikan kendaraan dan pengemudinya beroperasi sesuai ketentuan.
Selain persoalan kondisi jalan, Ronal menyoroti kepatuhan terhadap pembatasan jam operasional kendaraan berat. Ia mengingatkan bahwa pengaturan waktu melintas telah ditetapkan untuk menghindari benturan dengan tingginya aktivitas masyarakat di jalan raya.
Karena itu, perusahaan angkutan diminta memastikan setiap pengemudi memahami jadwal operasional sebelum menjalankan tugas. Ketentuan tersebut, menurutnya, tidak boleh diperlakukan sebatas formalitas administratif.
“Setiap kendaraan berat memiliki jadwal operasional sesuai ketentuan. Pengemudi maupun perusahaan harus mematuhinya agar keselamatan seluruh pengguna jalan tetap terjaga,” tegasnya.
Di sisi lain, Ronal meminta instansi terkait tidak hanya mengandalkan kesadaran perusahaan dalam menjalankan aturan. Pengawasan langsung di lapangan dinilai penting untuk memastikan seluruh operator mematuhi ketentuan yang berlaku.
Dia berharap pengaturan jam operasional, kedisiplinan pengemudi, serta pengawasan pemerintah dapat berjalan secara bersamaan. Dengan demikian, kegiatan angkutan barang tetap berlangsung tanpa mengorbankan keselamatan masyarakat.
“Pengawasan harus dilakukan secara konsisten. Jika ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan operasional, pihak terkait perlu memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku,” pungkasnya. (Jor/El/ADV/DPRD Samarinda)
