Samarinda, Sekala.id – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Samarinda mengingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda agar tidak menjadikan deretan penghargaan dan capaian pembangunan sebagai tolok ukur akhir keberhasilan. Menurut PAN, tantangan yang lebih penting adalah memastikan hasil pembangunan benar-benar dirasakan secara merata oleh masyarakat, terutama melalui pembenahan infrastruktur dasar dan peningkatan akses pendidikan.
Pesan itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PAN DPRD Kota Samarinda, Joko Wiratno, saat menyampaikan pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kota Samarinda, Rabu (29/7/2026).
Menurut Joko, PAN mengapresiasi berbagai capaian yang berhasil diraih Pemerintah Kota Samarinda dalam beberapa tahun terakhir. Namun, keberhasilan tersebut semestinya menjadi pijakan untuk meningkatkan kualitas pembangunan, bukan alasan untuk berpuas diri.
Dia menegaskan, pemerintah masih memiliki pekerjaan besar dalam menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar yang hingga kini masih dirasakan masyarakat di berbagai wilayah. Karena itu, penyempurnaan pembangunan di berbagai sektor harus terus dilakukan agar manfaatnya semakin luas.
PAN menilai pemerataan pembangunan perlu diwujudkan melalui penguatan infrastruktur dasar. Persoalan pengendalian banjir, peningkatan kualitas jalan lingkungan, pembenahan drainase, penataan kawasan perkotaan, hingga perbaikan lingkungan permukiman dinilai tetap harus menjadi agenda prioritas pemerintah.
“Pembangunan yang merata tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga memperkuat daya saing Samarinda sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur (Kaltim),” terang Joko.
Selain infrastruktur, Fraksi PAN turut menyoroti sektor pendidikan. Pemerintah kota didorong memperluas akses layanan pendidikan yang berkualitas melalui penambahan daya tampung sekolah, revitalisasi sekolah yang kondisinya masih kurang layak, terutama di kawasan pinggiran, serta peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.
Joko menilai pemerataan layanan pendidikan menjadi fondasi penting bagi pembangunan daerah dalam jangka panjang. Seluruh anak di Samarinda, kata dia, harus memiliki kesempatan yang sama memperoleh pendidikan berkualitas tanpa dibatasi oleh lokasi tempat tinggalnya. Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia hanya dapat terwujud apabila akses pendidikan tersedia secara merata di seluruh wilayah kota.
“Makanya, kesenjangan layanan pendidikan antara kawasan perkotaan dan wilayah pinggiran perlu terus diperkecil,” terangnya.
Di akhir penyampaiannya, Joko mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak semata diukur dari besarnya anggaran yang berhasil direalisasikan. Yang lebih penting adalah dampak nyata dari setiap program dan kebijakan terhadap kehidupan masyarakat.
“Ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya besarnya anggaran yang dibelanjakan, tetapi sejauh mana hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Joko menegaskan. (Kal/El/ADV/DPRD Samarinda)
