Samarinda, Sekala.id – Masuknya investasi asing ke Kalimantan Timur (Kaltim) seiring pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) membawa dampak ekonomi, tetapi juga tantangan baru bagi pemerintah daerah. Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik, menyoroti hal ini dalam pertemuan dengan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Kaltimtara, Syahrioma Delavino, Jumat (31/1/2025).
Akmal menegaskan, investasi yang masuk harus memberi manfaat bagi daerah, bukan malah membuka celah bagi praktik ilegal. Ia meminta Imigrasi lebih ketat dalam mengawasi keberadaan tenaga kerja asing (TKA) dan pergerakan investor di Kaltim.
“Kita tidak anti-investasi, tapi jangan sampai ada penyalahgunaan yang merugikan daerah. Pengawasan harus diperkuat, terutama terkait tenaga kerja asing yang masuk,” ujar Akmal.
Ia menekankan bahwa peningkatan investasi harus diiringi dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Selain itu, pelayanan keimigrasian juga harus lebih baik agar mempermudah masyarakat dan pelaku usaha dalam mengakses perizinan.
Sementara itu, Syahrioma Delavino yang baru menjabat sebagai Kakanwil Ditjen Imigrasi Kaltimtara menyatakan pihaknya siap bersinergi dengan pemerintah daerah.
“Kami mendukung penuh pengawasan dan pelayanan keimigrasian yang lebih baik. Terlebih dengan adanya perubahan kebijakan di tingkat nasional, kami akan menyesuaikan diri untuk memastikan semua berjalan sesuai aturan,” ujarnya.
Peningkatan investasi di Kaltim, khususnya di sekitar IKN, menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dan instansi terkait. Dengan pengawasan yang lebih ketat, diharapkan investasi yang masuk benar-benar membawa manfaat bagi perekonomian daerah dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. (Jor/El/Sekala)
