Samarinda, Sekala.id – Persoalan transportasi di Kalimantan Timur tak kunjung usai. Dari antrean panjang di Pelabuhan Kariangau hingga rumitnya perizinan kapal sungai di Mahakam, semua butuh solusi nyata. Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik, tak mau terjebak dalam diskusi berlarut. Ia mendorong aksi konkret agar pelayanan transportasi lebih efisien dan menguntungkan masyarakat.
Dua pertemuan penting digelar di Ruang VVIP Rumah Jabatan Gubernur, Jumat (31/1/2025). Pertama, Akmal membahas masa depan Pelabuhan Penyeberangan Kariangau bersama Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Kaltim, Renhard Ronald. Masalah utama? Status aset yang belum jelas.
“Kalau memang ini aset Pemprov dan Pemkot Balikpapan, kita hibahkan ke Kementerian Perhubungan. Jangan berlarut, kalau bisa diselesaikan sekarang, kenapa harus tunggu nanti?” ujar Akmal.
Ia menegaskan, tanpa kepastian kepemilikan, pengelolaan pelabuhan sulit dimaksimalkan. Dampaknya? Layanan publik tersendat, pengguna jasa dirugikan.
Di pertemuan kedua, giliran Asosiasi Kapal Angkutan Sungai (AKAS) Mahakam yang menyampaikan keluhan. Ketua AKAS, Khairani, mengungkapkan peliknya proses perizinan bagi kapal angkutan sungai dan pelabuhan rakyat.
Akmal tak ingin sekadar mendengar. Ia langsung menginstruksikan Dinas Perhubungan Kaltim untuk bertindak cepat.
“Kita dorong pendekatan kolaboratif. Jangan jalan sendiri-sendiri. Segera koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, KSOP, dan pihak terkait. Kita rapat daring, cari solusi cepat,” tegasnya.
Bagi Akmal, pembenahan transportasi bukan sekadar proyek birokrasi. Ini menyangkut kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat Kaltim. “Jangan hanya bicara koordinasi, yang kita butuhkan adalah aksi,” pungkasnya. (Kal/El/Sekala)
