Mahulu, Sekala.id – Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) terus memperkuat posisinya sebagai daerah yang mengedepankan inovasi, khususnya dalam pengelolaan pajak daerah. Dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Mahulu yang berlangsung pada Rabu (20/11/2024), pemerintah daerah memaparkan langkah progresif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi.
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Agustinus Teguh Santoso, yang mewakili Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh, menjelaskan fokus utama dalam APBD 2025 adalah memperluas implementasi teknologi. Salah satu terobosan yang menarik perhatian adalah aplikasi SIMPBB, platform pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) secara online.
“Dengan SIMPBB, masyarakat Mahulu kini bisa membayar pajak dari mana saja, kapan saja. Ini bukan hanya memudahkan warga, tetapi juga memastikan pengelolaan pajak lebih transparan dan akuntabel,” ungkap Agustinus.
Peluncuran aplikasi ini, yang dilakukan pada Oktober 2024 melalui kerja sama dengan PT Bankaltimtara, menjadi langkah konkret dalam mendorong digitalisasi layanan publik. Namun, inovasi tidak berhenti di situ. Tahun depan, pemerintah juga berencana mengadopsi teknologi Mobile Point of Sale (MPOS) untuk sektor restoran, kafe, dan hotel.
“Dengan MPOS, data transaksi akan tercatat secara real-time, sehingga pajak daerah dapat dihitung secara akurat tanpa celah manipulasi. Ini adalah bentuk komitmen kami untuk memanfaatkan teknologi demi efisiensi,” tambahnya.
Mahakam Ulu menyadari potensi besar dari sektor pajak daerah, terutama di bidang jasa dan pariwisata yang terus berkembang. Langkah menuju digitalisasi ini dinilai mampu menjawab tantangan pengelolaan pajak di daerah dengan karakteristik geografis yang cukup menantang seperti Mahulu.
DPRD Mahulu pun menyambut baik langkah ini. Ketua Sementara DPRD Mahulu, Devung Paran, menegaskan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif untuk memastikan keberhasilan program-program inovatif tersebut.
“Kami melihat upaya pemerintah ini sebagai langkah yang tidak hanya strategis tetapi juga visioner. Digitalisasi adalah kunci untuk meningkatkan PAD secara berkelanjutan,” ujar Devung.
Selain memaparkan strategi digitalisasi, pemerintah Mahulu juga menegaskan bahwa APBD 2025 akan dirancang dengan pendekatan yang lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Agustinus menyatakan, masukan dari fraksi-fraksi DPRD menjadi panduan penting dalam menyempurnakan prioritas pembangunan.
“Fokus kami tetap pada pelayanan dasar masyarakat, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, sambil terus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui inovasi,” jelasnya.
Rapat Paripurna ini dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan, termasuk Wakil Ketua Sementara DPRD Nor Lili Bulan, kepala OPD, dan tokoh masyarakat. Dengan semangat kolaborasi yang kuat, Mahakam Ulu optimis dapat menjadi contoh kabupaten yang sukses memanfaatkan teknologi untuk kemajuan daerah.
Digitalisasi pajak yang dicanangkan Mahulu bukan sekadar langkah teknis, tetapi juga cerminan dari visi besar untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, efisien, dan berpihak pada masyarakat. Di tengah tantangan geografis, Mahulu menunjukkan bahwa teknologi bisa menjadi jembatan untuk mencapai pembangunan yang lebih inklusif. (Jor/El/ADV/Pemkab Mahulu)
