Samarinda, Sekala.id – Kutai Timur (Kutim) tengah melakukan langkah besar untuk menata ulang administrasi penguasaan tanah negara. Bekerja sama dengan Lembaga Pelopor Profesional Mandiri (PPM), Bagian Tata Pemerintahan Kutim menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk memastikan pengelolaan tanah negara berjalan sesuai aturan. Berlangsung di Crystal Ballroom Hotel Mercure, acara ini melibatkan 295 peserta yang terdiri dari pejabat dan staf teknis pertanahan dari desa hingga kecamatan se-Kutim.
Sekretaris Kabupaten (Seskab) Kutim, Rizali Hadi, hadir membuka acara ini bersama Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setkab Kutim, Trisno, dan Direktur PPM, Lydia Nurhayati. Dalam sambutannya, Lydia menyoroti bahwa peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) adalah kunci untuk pengelolaan tanah yang baik.
“Jika SDM kita kompeten, pengelolaan tanah negara akan lebih terarah dan mematuhi regulasi,” kata Lydia dengan penuh optimisme.
Rizali Hadi sendiri mengakui bahwa Kutim sedang menghadapi masalah besar di bidang pertanahan.
“Lebih dari 70 persen sengketa yang masuk ke pengadilan Kutim adalah kasus pertanahan,” ungkapnya, beberapa waktu lalu.
Menurutnya, sengketa ini melibatkan berbagai pihak, dari individu, kelompok, hingga perusahaan besar, dan sering kali terjadi konflik batas desa yang memicu perselisihan antarwarga.
“Lewat Bimtek ini, kami harap bisa mulai mengurai masalah ini dari akarnya,” lanjut Rizali.
Trisno mengungkapkan bahwa hingga saat ini, hanya sekitar 30 persen dari 114 desa di Kutim yang telah menjalankan administrasi pertanahan sesuai Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2014.
“Kita masih punya PR besar. Banyak desa yang belum optimal dalam administrasi pertanahan, dan ini memicu potensi masalah di kemudian hari,” ucapnya.
Trisno mengingatkan bahwa jika administrasi pertanahan diabaikan, akan ada risiko besar jika kasus masuk ke ranah hukum dan dianggap cacat hukum. Selain peningkatan SDM, Rizali juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi dalam penataan tanah.
“Teknologi bisa membantu kita mengidentifikasi batas tanah dengan lebih akurat. Kalau batas hilang, tinggal lihat koordinatnya. Ini bisa jadi solusi praktis agar konflik batas tanah tidak terus terjadi,” jelasnya.
Ia mengimbau para camat untuk melengkapi fasilitas komputer dan alat pendukung lainnya guna mempermudah administrasi pertanahan di wilayah masing-masing.
Dalam penutupan acara, Rizali berharap para peserta Bimtek bisa membawa perubahan positif di lapangan. Permasalahan tanah bisa berdampak luas, bukan hanya bagi warga, tapi juga bagi pembangunan daerah.
“Kami harap peserta Bimtek ini bisa menjadi motor penggerak untuk administrasi tanah yang lebih tertib di Kutim,” tutupnya. (Jor/Mul/ADV/Pemkab Kutim)
