Samarinda, Sekala.id – Wakil Bupati Mahakam Ulu (Mahulu), Drs. Yohanes Avun, menyoroti lemahnya sistem pengelolaan data dan pengarsipan di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai berdampak buruk pada penilaian kinerja pemerintah daerah. Ia meminta seluruh OPD segera melakukan pembenahan dalam pengelolaan laporan dan pengarsipan data.
Dalam Rapat Koordinasi Penyusunan LPPD, LKPJ, dan Ringkasan LPPD Kabupaten Mahulu yang berlangsung di Hotel Aston Samarinda, Jumat (7/3/2025), Avun mengungkapkan kekecewaannya terhadap kondisi yang ada saat ini.
“Ketika kita membutuhkan data, kita kesulitan mencarikannya. Ini menunjukkan bahwa pengarsipan kita belum berjalan dengan baik. Padahal, di era digital seperti sekarang, pencatatan seharusnya menjadi lebih mudah dan terstruktur,” kata Wabup.
Ia menyebut, meskipun banyak kegiatan telah dilaksanakan oleh masing-masing OPD, ketiadaan dokumentasi yang rapi menyebabkan nilai kerja tersebut tidak terakumulasi dalam laporan resmi.
“Bukan karena tidak ada kegiatan. Ada, tapi tidak dilaporkan dan tidak diarsipkan dengan baik. Akibatnya, kita kehilangan nilai yang seharusnya menjadi hak kita,” tegas Avun.
Sebagai solusi, Wabup meminta setiap OPD mengoptimalkan bagian penyusunan program agar laporan dapat disiapkan secara rutin, bukan sekadar dikejar saat mendekati batas waktu pengumpulan.
“Saya minta kepada Kepala OPD agar membangun budaya kerja baru. Data harus terus diinput dan diarsipkan sepanjang waktu. Laporan harus siap jauh sebelum deadline, sehingga kita tidak lagi bekerja tergesa-gesa atau sekadar memenuhi syarat formalitas,” jelasnya.
Avun menambahkan, kerap kali OPD merasa sudah bekerja keras, namun hasilnya tidak tercermin dalam penilaian kinerja lantaran tidak adanya bukti administrasi yang sahih.
“Ini adalah pembelajaran penting. Pekerjaan tanpa dokumentasi sama dengan tidak pernah terjadi di mata penilaian kinerja,” ujarnya.
Wabup berharap, perbaikan sistem pengelolaan data dan laporan ini bisa menjadi fondasi untuk meningkatkan akuntabilitas dan profesionalisme birokrasi di Mahulu.
“Kita ingin ke depan tidak ada lagi alasan data hilang atau laporan terlambat. Semua harus berjalan lebih rapi dan lebih cepat. Ini syarat utama agar Mahulu semakin baik,” pungkasnya. (Jor/El/ADV/Pemkab Mahulu)
