Samarinda, Sekala.id – Anggota Komisi IV DPRD Kaltim dari Fraksi Golkar, Salehuddin, mengapresiasi kinerja pemerintah provinsi yang berhasil meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023. Anggaran yang tadinya hanya Rp14 triliun, kini melonjak jadi Rp25 triliun. Namun, ada tantangan besar yang harus dihadapi, yaitu peningkatan sumber daya manusia (SDM) di Kaltim.
Salehuddin mengatakan, anggaran yang besar ini harus dimanfaatkan dengan baik untuk memajukan Provinsi Kaltim. Dia melihat ada peluang besar untuk membangun dan meningkatkan layanan publik di Bumi Etam.
“Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengelola anggaran sebesar ini,” katanya.
Salah satu hal yang menjadi fokus Salehuddin adalah peningkatan SDM di Bumi Mulawarman. Dia mengatakan, hal ini sangat penting karena Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia sudah pindah ke Kaltim. Oleh karena itu, pemerintah harus mengutamakan sektor pendidikan.
“Pemerintah harus lebih konsen pada sektor pendidikan, karena itu cara kita untuk meningkatkan SDM di Bumi Etam,” ujarnya.
Dia menambahkan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) memiliki peran kunci dalam hal ini. Namun, dia juga berharap semua stakeholder terkait bisa memberikan kontribusi untuk memperkuat SDM.
“Saya harap beberapa stakeholder lainnya juga bisa berkontribusi untuk penguatan SDM itu,” tuturnya.
Realisasi Anggaran Masih Rendah
Meski APBD Kaltim naik drastis, Salehuddin menekankan pentingnya realisasi anggaran yang efisien. Dia mengungkapkan, ada beberapa perangkat daerah di Kaltim yang masih rendah dalam merealisasikan anggarannya, terutama yang memiliki alokasi anggaran besar.
“Contohnya, dinas pendidikan, itu hanya mencapai progress realisasi anggaran sekitar 40-45 persen saja. Realisasi ini belum mencapai 50 persen,” ungkapnya.
Harapan Politikus Golkar Dapil Kutai Kartanegara
Salehuddin merasa, realisasi anggaran yang masih kecil ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah. Sebab, waktu tersisa beberapa bulan saja. Dia berharap ada percepatan dalam realisasi anggaran Kaltim untuk menghindari terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa).
“Harapannya ini menjadi konsentrasi teman-teman provinsi untuk mempercepat realisasi anggaran, agar tidak terjadi Silpa yang cukup besar,” harapnya. (Kal/El/ADV/DPRD Kaltim)
