Samarinda, Sekala.id – Bagi puluhan pegawai honorer di Kalimantan Timur (Kaltim), kemerdekaan bukan hanya perayaan setiap 17 Agustus. Tahun ini, mereka berharap kemerdekaan juga berarti terbebas dari status kerja yang menggantung selama puluhan tahun.
Pada Kamis (14/8/2025), mereka menggelar aksi damai di depan Kantor Gubernur Kaltim. Tuntutan mereka tak lain soal kepastian nasib mereka sebagai pegawai.
“Kami ingin masalah ini selesai sebelum 17 Agustus, supaya kami juga bisa merasakan arti kemerdekaan itu,” tegas Muhammad Rizqy, honorer Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) yang memimpin aksi.
Rizqy menyebut, dua surat permohonan audiensi yang dikirim pada Juni dan Agustus belum direspons Gubernur Kaltim. Padahal, menurutnya, Surat Edaran Menpan-RB memberi kewenangan kepala daerah untuk mengambil kebijakan terkait honorer.
Kisah perjuangan datang dari Bayu Guritno, pegawai honorer keamanan di Sekretariat DPRD Kaltim yang sudah mengabdi dua dekade.
“Kami sebenarnya ingin duduk bersama dan dengar keputusan beliau. Tapi karena waktunya mepet, kami terpaksa turun ke jalan,” ujarnya.
Bayu menyadari posisi tenaga keamanan tak termasuk dalam formasi pengangkatan. Namun, ia menilai hal itu bukan halangan mutlak.
“Di daerah lain misalnya, tenaga keamanan, kebersihan, sopir, dan pelayanan masih bisa diakomodasi,” ucapnya.
Harapan serupa juga disampaikan Muhammad Fauzi, honorer Dispora yang bekerja belasan tahun.
“Tolong kami diperjuangkan. Kami punya keluarga untuk dinafkahi. Kalau tidak kerja, makan apa kami?” katanya.
Sementara itu, Andika Kurniawan, Bakti Rimbawan di Dinas Kehutanan Kaltim, mengingatkan bahwa honorer adalah bagian dari masyarakat yang turut menopang kinerja pemerintahan.
“Kalau diakomodir, kami akan bekerja lebih baik lagi,” ujarnya. (Jor/El/Sekala)
