Samarinda, Sekala.id – Upaya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat terus digenjot Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim). Caranya, dengan terus melanjutkan program pembangunan Rumah Layak Huni (RLH). Program yang telah berjalan sejak 2022 ini tidak hanya menjadi angin segar bagi masyarakat kurang mampu, tetapi juga menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah dan sektor swasta melalui mekanisme corporate social responsibility (CSR).
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Kaltim, Irhamsyah, mengungkapkan bahwa hingga tahun 2024, sebanyak 321 unit RLH telah berhasil dibangun di sepuluh kabupaten/kota. Dengan setiap unit bernilai Rp115 juta, dengan anggaran yang telah dikucurkan mencapai Rp36 miliar.
“Dana pembangunan ini sepenuhnya berasal dari kontribusi CSR perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Kaltim,” ujar Irhamsyah pada Rabu (28/8/2024).
Tidak berhenti 321 RLH, Pemprov Kaltim menargetkan pembangunan 508 rumah pada tahun 2024. Demi memberikan hunian yang layak dan sehat, rumah-rumah tersebut didistribusikan secara gratis kepada warga yang memenuhi syarat. Sasarannya adalah warga yang berpenghasilan di bawah Upah Minimum Regional (UMR) dan sudah memiliki tanah bersertifikat. Selain itu, ada lagi beberapa aturan ketat yang harus dipatuhi oleh penerima manfaat.
“Seperti, setiap penerima RLH dilarang untuk menyewakan atau menjual rumah tersebut,” tegas Irhamsyah.
Sebagian besar RLH dibangun di kota-kota besar seperti Samarinda, Balikpapan, dan Kutai Timur (Kutim). Rinciannya, Samarinda 52 unit, Kutim 52 unit, Balikpapan 50 unit, serta sisanya tersebar di daerah lain seperti Kutai Kartanegara (Kukar), Paser, dan Mahakam Ulu (Mahulu).
“Konsentrasi pembangunan di perkotaan bukan tanpa alasan, mengingat banyaknya perusahaan yang beroperasi di sana. Hal ini juga memungkinkan pihak perusahaan melihat langsung dampak positif dari kontribusi mereka,” jelasnya.
Namun, Pemprov Kaltim tidak melupakan warga di wilayah pelosok. Saat ini, pemetaan dan pendataan perusahaan yang beroperasi di daerah terpencil terus dilakukan untuk mengajukan proposal pembangunan RLH di wilayah-wilayah tersebut.
“Kami ingin memastikan seluruh masyarakat, tanpa terkecuali, dapat merasakan manfaat dari program ini,” tambahnya.
Proses pembangunan RLH melibatkan peran aktif prajurit TNI yang menyelesaikan setiap rumah dalam waktu tiga bulan. Pemerintah memastikan setiap rumah dilengkapi dengan fasilitas sanitasi yang memadai. Termasuk tandon air dan sumur bagi daerah-daerah yang belum terjangkau oleh jaringan air bersih dari PDAM. (Jor/El/Sekala)
