Kutai Kartanegara, Sekala.id – Pansus LKPJ Gubernur Kaltim Tahun Anggaran 2022 melakukan verifikasi lapangan selama dua hari mulai tanggal 9 hingga 10 Mei 2023. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Pemerintah Daerah (Pemda) terhadap penggunaan APBD tahun 2022.
Dalam verifikasi lapangan ini, anggota pansus LKPJ terbagi menjadi 3 tim. Masing-masing tim akan memeriksa ruas jalan provinsi di daerah Kutai Kartanegara, Kutai Barat dan Mahakam Ulu.
Pada Selasa (9/5/2023), Pansus LKPJ yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Kaltim Muhammad Samsun didampingi Baharuddin Demmu terlebih dulu melakukan pemeriksaan terhadap proyek jalan provinsi di Wilayah Sanga-sanga, Muara Jawa dan Samboja.
Dikatakan Muhammad Samsun, Pansus LKPJ berusaha untuk mengevaluasi kinerja Pemda selama tahun 2022 lalu. Maka itu, pihaknya melakukan semua tahapan yang ada. Mulai dari hearing bersama organisasi perangkat daerah (OPD), hingga pelaksanaan kegiatan uji petik ini.
“Kita terbagi menjadi beberapa tim. Kalau tim saya memeriksa ruas jalan provinsi di Wilayah Selatan seperti kawasan Samboja, Muara Jawa, Dondang dan Sanga-sanga. Kemudian tim lain ada yang memeriksa Wilayah Utara, Kutai Barat dan sebagainya,” ungkapnya.
Setelah melakukan pemeriksaan lapangan atau uji petik di Kutai Kartanegara, hasil yang ditemukan dari tim Muhammad Samsun dan Baharuddin Demmu rupanya persis seperti laporan Pemerintah Provinsi Kaltim.
“Hasilnya, real seperti yang dilaporkan bahwa pemerintah sudah melaksanakan kegiatan perbaikan atau peningkatan jalan di ruas Selatan. Kami sudah melakukan verifikasi,” jelasnya.
“Kalau pun ada kekurangan, memang sudah seharusnya untuk dianggarkan kembali. Karena masih ada beberapa spot yang kita lihat belum tercover. Insha Allah nanti pada perubahan 2023 dan murni 2024. Kita masih punya waktu untuk menyelesaikannya,” sambungnya.
Ditempat yang sama usai mendampingi Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun dan Baharuddin Demmu, Kepala Seksi Jalan Dinas PUPR Kaltim Muhammad Muhran berterima kasih atas kunjungan uji petik ini. Menurutnya, tugas Dinas PUPR Kaltim belum selesai dan tidak hanya sampai disini saja.
“Seperti yang disampaikan tadi, tugas kami belum selesai. Sebenarnya target kami untuk daerah pesisir ini harus 100 persen mantap. Tapi dengan kondisi yang ada tadi, kita belum bisa mencapai 100 persen mantap. Memang dari kondisi sedang menjadi rusak ringan, mungkin akan menjadi rusak berat kembali,” paparnya.
Nantinya, Dinas PUPR Kaltim akan mendata kembali ruas jalan yang rusak berdasarkan hasil survei. Lalu, pihaknya akan membuat perencanaan kembali untuk penganggaran berikutnya.
“Mudah-mudahan apa yang kami kerjakan bisa bermanfaat untuk masyarakat di Provinsi Kaltim,” harapnya. (Apr/Fch/Sekala.id)
