Samarinda, Sekala.id – Di tengah tekanan fiskal dan desakan efisiensi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memilih mengatur ulang skala prioritas. Perjalanan dinas dipangkas tajam, namun pembangunan infrastruktur tetap dijalankan.
Langkah ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III DPRD Kaltim dengan sejumlah dinas teknis, Selasa (15/4/2025). Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, menyebut pendekatan ini sebagai bentuk tanggung jawab fiskal tanpa mengorbankan program strategis.
“Yang dipangkas bukan substansi pembangunan, tapi aktivitas yang bisa diminimalisasi. Perjalanan dinas misalnya, itu bisa ditekan hingga 75 persen,” tegas Abdulloh.
Efisiensi itu, lanjutnya, juga dilakukan dengan menunda pelaksanaan program non-prioritas ke APBD Perubahan 2025 atau bahkan APBD Murni 2026. Semua tergantung kesiapan waktu dan kapasitas serapan.
Namun, satu sektor yang tak bisa ditunda adalah infrastruktur. Proyek-proyek jalan nasional yang berada di bawah Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) sempat tersendat lantaran blokir anggaran di awal tahun. Tapi sejak Maret, anggaran kembali mengalir dan pekerjaan dilanjutkan.
“Begitu dana BBPJN dibuka kembali, kita langsung tancap gas. Ini bukan sekadar bangun jalan, tapi juga jaga denyut nadi ekonomi daerah,” kata Abdulloh.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kaltim, Fitra Firnanda, menambahkan bahwa penyesuaian ini menurunkan pagu anggaran Dinas PUPR dari lebih Rp500 miliar menjadi Rp400 miliar. Namun bukan berarti langkah mundur.
“Kami bukan mengurangi kinerja, kami menyesuaikan. Dengan anggaran yang lebih ramping, kami tetap fokus ke kegiatan fisik yang paling berdampak,” ungkap Fitra.
Ia pun berharap, pada APBD Perubahan 2025 nanti, alokasi bisa kembali ditingkatkan agar proyek-proyek yang tertunda bisa dikejar. (Jor/El/Sekala)
