Samarinda, Sekala.id – Kemandirian fiskal kini menjadi harga mati bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda. Tersendatnya penyaluran Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat memaksa pemkot bergerak cepat menyusun strategi baru. Pasalnya, rapelan Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum dikucurkan pusat untuk tahun anggaran 2023 dan 2024 kini menumpuk hingga angka Rp427 miliar.
Langkah taktis pun diambil. Agar denyut pembangunan kota tidak terhenti, Pemkot Samarinda memilih berfokus pada dua instrumen utama, pertama dengan menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) sedalam mungkin. Kedua, memperketat ikat pinggang pada pos belanja yang dinilai belum mendesak.
Strategi penyelamatan ini diakui telah matang dibahas bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kota Samarinda, Marnabas Patiroy, menjelaskan bahwa salah satu bidikan utama pemkot saat ini adalah menggali potensi retribusi baru serta menjajaki kolaborasi ekonomi antardaerah.
“Yang menjadi persoalan sekarang itu transfer dari pusat. Kekurangan itu kita tutupi melalui PAD. Karena itu pengeluaran yang belum terlalu penting kita kurangi, sebab Pak Wali tidak ingin meninggalkan utang,” ujar Marnabas saat memberikan keterangan, Senin (20/7/2026).
Langkah pengendalian ini terpaksa diambil demi menjaga rasio keuangan tetap sehat. Sebab, macetnya aliran dana dari pusat secara otomatis memicu efek domino pada arus kas daerah. Salah satu dampak yang paling dirasakan adalah tertundanya pelunasan sejumlah proyek fisik yang sebenarnya telah rampung sepanjang tahun 2025.
Secara prosedural, pengerjaan proyek di lapangan sudah klir dan memenuhi aturan. Namun, karena kas daerah tidak mendapat suntikan dana pusat tepat waktu hingga akhir tahun anggaran, Pemkot Samarinda terpaksa menggeser sisa pembayaran agar dibebankan pada APBD 2026.
Meski sempat tertunda, Marnabas menegaskan pihak ketiga tidak perlu cemas. Pemkot berkomitmen melunasi kewajiban tersebut secara bertahap seiring berjalannya realisasi pendapatan daerah.
“Pekerjaannya sudah selesai sesuai aturan, tetapi dananya belum ditransfer. Karena itu pembayarannya kita lanjutkan tahun ini. Terakhir saya cek, hampir separuh kewajiban kepada kontraktor sudah diselesaikan,” terangnya.
Kendati situasi keuangan sedang diuji, pemkot menjamin proyek-proyek vital yang menyentuh kepentingan publik tidak akan ditelantarkan. Program strategis seperti kelanjutan penataan kawasan Teras Samarinda dipastikan tetap berjalan, meski harus melalui penyesuaian ritme dan porsi anggaran belanja.
Secara umum, Marnabas menilai ketahanan fiskal Samarinda masih relatif aman dan terkendali. Target pencairan dana dari pusat tetap dikawal, sementara evaluasi menyeluruh terhadap kapasitas belanja daerah akan kembali ditinjau pada momentum pembahasan APBD Perubahan mendatang.
“Kita harus tetap optimistis. Jangan hanya bergantung pada satu sumber pendapatan. Potensi PAD harus terus digali, sementara belanja yang tidak terlalu penting tetap dihemat agar pembangunan bisa terus berjalan,” pungkas Marnabas. (Jor/El/Sekala)
