Samarinda, Sekala.id – DPRD Samarinda menempatkan aspek pencegahan sebagai salah satu fokus utama dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan. Pengawasan standar keselamatan bangunan hingga edukasi masyarakat diatur untuk menekan risiko kebakaran sejak dini.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Samarinda, Kamaruddin, mengatakan rancangan regulasi itu tidak hanya mengatur penanganan ketika kebakaran terjadi. Penguatan aspek pencegahan, terutama melalui pengawasan kelayakan bangunan, turut menjadi substansi penting yang dimuat dalam aturan tersebut.
“Pembahasan di DPRD sudah selesai. Selanjutnya tinggal proses harmonisasi di Kementerian Hukum,” kata Kamaruddin, Rabu (18/11/2026).
Menurutnya, kepatuhan terhadap persyaratan keselamatan bangunan perlu menjadi perhatian pemerintah maupun pemilik bangunan. Sejumlah aspek yang harus dipastikan meliputi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), hingga kelayakan instalasi listrik.
Pemeriksaan terhadap persyaratan tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi potensi bahaya sebelum berkembang menjadi kebakaran. Karena itu, pengawasan tidak semestinya hanya dilakukan setelah muncul persoalan atau insiden di lapangan.
Kamaruddin menilai, upaya pencegahan harus ditempatkan sebagai bagian penting dari sistem perlindungan masyarakat. Pemenuhan standar keselamatan bangunan menjadi salah satu langkah untuk mengurangi risiko sejak awal.
“Yang paling penting adalah bagaimana potensi kebakaran bisa dicegah. Standar keselamatan bangunan harus dipastikan, sehingga penanganan tidak hanya dilakukan ketika api sudah muncul,” ujarnya.
Selain pengawasan bangunan, rancangan regulasi tersebut juga mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Kesiapan petugas pemadam kebakaran, penyebaran informasi, serta pelatihan bagi masyarakat dan relawan menjadi bagian dari penguatan sistem penanggulangan kebakaran.
Kamaruddin menegaskan, tugas petugas pemadam kebakaran perlu mencakup fungsi edukasi dan pencegahan, bukan semata-mata melakukan pemadaman saat terjadi insiden.
“Petugas tidak hanya bertugas memadamkan api. Mereka juga perlu terlibat dalam pencegahan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai potensi bahaya kebakaran,” jelasnya.
Dalam penyusunannya, Bapemperda melibatkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pemadam Kebakaran, serta Bagian Hukum Pemerintah Kota Samarinda.
Sebagai informasi, setelah harmonisasi di Kementerian Hukum selesai, Raperda tersebut akan memasuki tahapan legislasi berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku. (Kal/El/ADV/DPRD Samarinda)