Samarinda, Sekala.id – Tragedi meninggalnya seorang anak di kolam bekas tambang di Samarinda kembali memunculkan desakan agar pemerintah dan perusahaan pertambangan memperketat pengamanan lubang tambang yang berada dekat permukiman. DPRD Samarinda menilai, imbauan semata tidak cukup untuk mencegah jatuhnya korban berikutnya.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Maswedi, mengatakan kejadian tersebut harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan dan pengamanan lubang bekas tambang. Terlebih, lokasi yang berdekatan dengan kawasan tempat tinggal memiliki risiko tinggi karena dapat dijangkau masyarakat, termasuk anak-anak.
Menurutnya, pemerintah kota tetap harus mengambil langkah sesuai kewenangannya, meskipun urusan perizinan pertambangan berada di tangan pemerintah pusat. Evaluasi terhadap kondisi lubang bekas tambang yang tersebar di wilayah Samarinda dinilai tetap bisa dilakukan pemerintah daerah.
Kasus meninggalnya Az di Jalan Rimbawan Dalam, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara, pada 13 Oktober 2026, menjadi perhatian serius. Peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan kolam bekas tambang tanpa pengamanan memadai masih menjadi ancaman bagi warga sekitar.
Maswedi menegaskan, pemerintah bersama pemegang izin pertambangan perlu memastikan kawasan berbahaya tidak dapat diakses sembarangan. Pembatasan aktivitas di sekitar kolam bekas tambang, terutama bagi anak-anak, harus menjadi bagian dari upaya pencegahan.
“Saya kira, persoalan ini membutuhkan evaluasi besar, khususnya menyangkut keamanan di sekitar kolam bekas tambang. Pemerintah dan perusahaan pemegang izin harus memperketat pengamanan serta membatasi aktivitas di kawasan tersebut, terutama yang berpotensi dijangkau anak-anak,” ujarnya, Selasa (17/11/2026).
Selain pengawasan, Maswedi turut mengingatkan kewajiban perusahaan dalam menangani lubang tambang setelah kegiatan operasional selesai. Menurutnya, perusahaan tidak boleh meninggalkan bekas galian dalam kondisi terbuka tanpa pengamanan.
Dia meminta pemerintah memberikan tindakan tegas kepada perusahaan yang mengabaikan tanggung jawab tersebut. Penutupan lubang tambang yang sudah tidak digunakan juga harus menjadi perhatian agar tidak terus menimbulkan risiko bagi masyarakat.
“Perusahaan harus bertanggung jawab mengamankan lubang bekas tambang, termasuk melakukan penutupan ketika kegiatan penambangan di lokasi tersebut telah selesai. Pemerintah juga perlu memberikan sanksi tegas kepada perusahaan yang tidak menjalankan kewajibannya,” tutupnya. (Kal/El/ADV/DPRD Samarinda)