By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Sekala.id
  • Nasional
  • Daerah
    • Samarinda
    • Balikpapan
    • Bontang
    • Kutai Kartanegara
    • Kutai Timur
    • Kutai Barat
  • Peristiwa
  • Hukum & Kriminal
  • Politik
  • Ekonomi
  • Lainnya
    • Pemerintahan
    • Parlemen
    • Advertorial
    • Kultur
    • Olahraga
    • Hiburan
    • Inspirasi
Sekala.idSekala.id
Font ResizerAa
  • Nasional
  • Daerah
  • Hukum & Kriminal
  • Politik
  • Ekonomi
  • Pemerintahan
  • Parlemen
  • Kultur
  • Olahraga
  • Peristiwa
  • Inspirasi
  • Advertorial
  • Hiburan
Search
  • Nasional
  • Daerah
    • Balikpapan
    • Bontang
    • Kutai Kartanegara
    • Samarinda
    • Kutai Barat
  • Hukum & Kriminal
  • Politik
  • Ekonomi
  • Pemerintahan
  • Parlemen
  • Kultur
  • Olahraga
  • Peristiwa
  • Inspirasi
  • Advertorial
  • Hiburan
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
© 2023 sekala.id. PT Sekala Media Klausa. All Rights Reserved
AdvertorialParlemenSamarinda

DPRD Samarinda Minta Pendampingan Hukum bagi Pekerja Korban PHK Diperkuat

Redaksi
By Redaksi
Published: Rabu, 11 November 2026
Share
SHARE

Samarinda, Sekala.id – Persoalan pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak berhenti pada hilangnya sumber penghasilan. Sebagian dari mereka masih harus berjuang mendapatkan pesangon dan hak normatif yang belum dipenuhi perusahaan. Kondisi ini mendorong DPRD Samarinda meminta pemerintah memperkuat layanan pengaduan serta pendampingan hukum bagi pekerja.

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, mengatakan pihaknya masih menerima laporan pekerja yang belum mendapatkan pesangon setelah hubungan kerja berakhir. Persoalan tersebut semakin berat ketika pekerja tidak memahami prosedur penyelesaian perselisihan atau tidak memiliki biaya untuk mengakses bantuan hukum.

“Kami masih sering menerima pengaduan pekerja yang sudah terkena PHK, tetapi pesangonnya belum dibayarkan. Mereka perlu mendapatkan pendampingan supaya hak-haknya bisa diperjuangkan,” kata Novan di Gedung DPRD Samarinda, Rabu (11/11/2026).

Menurut dia, ketimpangan posisi antara pekerja dan perusahaan menjadi salah satu persoalan dalam penyelesaian sengketa ketenagakerjaan. Di satu sisi, pekerja kehilangan penghasilan. Namun, di sisi lain, mereka harus menghadapi perusahaan yang memiliki dukungan manajemen hingga penasihat hukum.

Novan menjelaskan, perselisihan hubungan industrial sebenarnya memiliki sejumlah jalur penyelesaian. Prosesnya dapat dimulai melalui perundingan bipartit antara pekerja dan perusahaan, dilanjutkan mediasi di Dinas Ketenagakerjaan, hingga penyelesaian melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Meski pengawasan ketenagakerjaan merupakan kewenangan pemerintah provinsi, menurut Novan, pemerintah kota tetap memiliki ruang untuk membantu masyarakat. Salah satunya dengan memfasilitasi pengaduan dan mempertemukan pekerja dengan pihak perusahaan guna mencari penyelesaian.

Selain persoalan pesangon, ia turut mengingatkan perusahaan agar tidak mengabaikan kewajiban normatif lainnya. Termasuk memastikan pekerja terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan serta mengembalikan ijazah setelah hubungan kerja berakhir.

“Jangan sampai ijazah pekerja ditahan, kepesertaan BPJS tidak dipenuhi, kemudian pesangon juga tidak dibayarkan. Hak-hak dasar pekerja harus tetap dipenuhi,” tegasnya. (Kal/El/ADV/DPRD Samarinda)

TAGGED:DPRD Kota SamarindaMohammad Novan Syahronny PasiePHK
Share This Article
Facebook Pinterest Whatsapp Whatsapp Email Copy Link Print
Previous Article DPRD Samarinda Soroti PHK Tanpa Pesangon hingga Penahanan Ijazah Pekerja
Next Article DPRD Samarinda Minta Pelatihan Kerja Diukur dari Penyerapan Alumni

Berita Undas

10 Jabatan Eselon II Pemkot Samarinda Masih Dijabat Plt, DPRD Minta Segera Definitif
Rabu, 18 November 2026
DPRD Samarinda Minta Pelatihan Kerja Diukur dari Penyerapan Alumni
Rabu, 18 November 2026
DPRD Samarinda Minta Pendampingan Hukum bagi Pekerja Korban PHK Diperkuat
Rabu, 18 November 2026
DPRD Samarinda Soroti PHK Tanpa Pesangon hingga Penahanan Ijazah Pekerja
Rabu, 18 November 2026
DPRD Samarinda Soroti Pelatihan Kerja yang Tak Sesuai Kebutuhan Industri, Disnaker Diminta Berbasis Data
Rabu, 18 November 2026

Berita yang mungkin kamu sukai

Advertorial

DPRD Samarinda Tambah Rp3 Miliar untuk Perkuat Penanganan Karhutla

2 Min Read
Pemerintahan

Samarinda Bidik Pembangunan Berkelanjutan dan Kualitas Pelayanan Masyarakat

2 Min Read
Advertorial

Festival Melayu “Gemeoh” Melak 2025 di Meriahkan Jalan Santai, Senam Massal, dan Run 5K

2 Min Read
Politik

Dukung Penuh Ganjar, PDI Perjuangan Kaltim Bentuk Tim Koordinator Pemenangan Pilpres 2024

2 Min Read
Sekala.id

Afiliasi:

Logo SMSI
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
© 2023 sekala.id. PT Sekala Media Klausa. All Rights Reserved
Welcome Back!

Sign in to your account

Nama Pengguna
Password

Lost your password?