Samarinda, Sekala.id – Persoalan pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak berhenti pada hilangnya sumber penghasilan. Sebagian dari mereka masih harus berjuang mendapatkan pesangon dan hak normatif yang belum dipenuhi perusahaan. Kondisi ini mendorong DPRD Samarinda meminta pemerintah memperkuat layanan pengaduan serta pendampingan hukum bagi pekerja.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, mengatakan pihaknya masih menerima laporan pekerja yang belum mendapatkan pesangon setelah hubungan kerja berakhir. Persoalan tersebut semakin berat ketika pekerja tidak memahami prosedur penyelesaian perselisihan atau tidak memiliki biaya untuk mengakses bantuan hukum.
“Kami masih sering menerima pengaduan pekerja yang sudah terkena PHK, tetapi pesangonnya belum dibayarkan. Mereka perlu mendapatkan pendampingan supaya hak-haknya bisa diperjuangkan,” kata Novan di Gedung DPRD Samarinda, Rabu (11/11/2026).
Menurut dia, ketimpangan posisi antara pekerja dan perusahaan menjadi salah satu persoalan dalam penyelesaian sengketa ketenagakerjaan. Di satu sisi, pekerja kehilangan penghasilan. Namun, di sisi lain, mereka harus menghadapi perusahaan yang memiliki dukungan manajemen hingga penasihat hukum.
Novan menjelaskan, perselisihan hubungan industrial sebenarnya memiliki sejumlah jalur penyelesaian. Prosesnya dapat dimulai melalui perundingan bipartit antara pekerja dan perusahaan, dilanjutkan mediasi di Dinas Ketenagakerjaan, hingga penyelesaian melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).
Meski pengawasan ketenagakerjaan merupakan kewenangan pemerintah provinsi, menurut Novan, pemerintah kota tetap memiliki ruang untuk membantu masyarakat. Salah satunya dengan memfasilitasi pengaduan dan mempertemukan pekerja dengan pihak perusahaan guna mencari penyelesaian.
Selain persoalan pesangon, ia turut mengingatkan perusahaan agar tidak mengabaikan kewajiban normatif lainnya. Termasuk memastikan pekerja terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan serta mengembalikan ijazah setelah hubungan kerja berakhir.
“Jangan sampai ijazah pekerja ditahan, kepesertaan BPJS tidak dipenuhi, kemudian pesangon juga tidak dibayarkan. Hak-hak dasar pekerja harus tetap dipenuhi,” tegasnya. (Kal/El/ADV/DPRD Samarinda)