Samarinda, Sekala.id – Program pelatihan kerja di Kota Tepian perlu diarahkan pada kebutuhan nyata dunia usaha. DPRD Samarinda menilai, keberhasilan pelatihan tidak semestinya hanya diukur dari jumlah peserta dan sertifikat yang diterbitkan, tetapi juga dari seberapa besar lulusan terserap ke dunia kerja.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menyoroti masih adanya ketidaksesuaian antara materi pelatihan yang diselenggarakan pemerintah dengan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan. Kesenjangan tersebut berpotensi membuat pencari kerja kesulitan memenuhi persyaratan dalam proses rekrutmen.
Persoalan itu menjadi perhatiannya setelah melakukan dialog dengan instruktur, peserta, dan pengelola Balai Latihan Kerja (BLK) Samarinda di Jalan Untung Suropati.
Menurut Anhar, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) perlu memiliki pemetaan kebutuhan tenaga kerja yang lebih akurat sebelum menentukan jenis pelatihan. Penyusunan program harus mengacu pada data lapangan, bukan sekadar asumsi mengenai keterampilan yang dibutuhkan industri.
“Kita tidak boleh lagi menyusun pelatihan berdasarkan perkiraan. Harus ada data tentang tenaga kerja dan keterampilan yang benar-benar dibutuhkan perusahaan,” ujarnya di Gedung DPRD Samarinda, Rabu (11/11/2026).
Selain ketepatan materi, Anhar menilai program pelatihan juga perlu disesuaikan dengan latar belakang peserta. Pencari kerja yang belum memiliki pengalaman membutuhkan keterampilan dasar, sementara mereka yang sudah pernah bekerja lebih membutuhkan peningkatan kompetensi.
Untuk memperkuat pendataan, ia mendorong Disnaker melibatkan perangkat pemerintahan hingga tingkat paling bawah. Camat, lurah, dan ketua RT dinilai dapat membantu mengidentifikasi warga yang membutuhkan pekerjaan maupun akses pelatihan.
Adapun jenis keterampilan yang perlu dipertimbangkan meliputi perawatan alat berat, instalasi listrik, pendingin ruangan, perhotelan, tata boga, hingga desain pakaian. Penentuannya tetap harus mempertimbangkan kebutuhan pasar kerja.
Di sisi lain, Anhar mengingatkan bahwa pelatihan tidak hanya perlu menyasar pencari kerja. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga membutuhkan peningkatan kapasitas, terutama dalam manajemen usaha, pemasaran digital, dan pengelolaan keuangan.
Dengan begitu, pelatihan diharapkan tidak sekadar meningkatkan kemampuan individu, tetapi juga mendorong pertumbuhan usaha dan pembukaan lapangan pekerjaan.
Anhar menegaskan, evaluasi program harus berorientasi pada hasil setelah pelatihan selesai, termasuk tingkat penyerapan tenaga kerja dan perkembangan usaha para alumninya.
“Yang terpenting bukan berapa banyak peserta dilatih, tetapi berapa banyak yang akhirnya bekerja dan mampu menghidupi keluarganya,” tutupnya. (Kal/El/ADV/DPRD Samarinda)