Samarinda, Sekala.id – Aktivitas truk bertonase besar yang melintasi jalan lingkungan di Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, menuju Pelabuhan Peti Kemas Palaran kembali menjadi sorotan. DPRD Samarinda meminta pemerintah menertibkan kendaraan logistik yang menggunakan jalur permukiman, meski akses khusus menuju pelabuhan telah tersedia.
Anggota DPRD Samarinda, Anhar, menilai penggunaan jalan lingkungan oleh kendaraan berat tidak semestinya terus dibiarkan. Sebab, jalur tersebut bukan diperuntukkan bagi aktivitas angkutan bertonase besar.
Menurutnya, pengemudi truk seharusnya memanfaatkan jalan poros Palaran sebagai akses menuju pelabuhan. Penggunaan jalur alternatif dengan alasan memperpendek perjalanan justru berpotensi membebani infrastruktur jalan di kawasan permukiman.
“Padahal akses khusus menuju pelabuhan sudah tersedia melalui jalan poros Palaran,” kata Anhar, Selasa (10/11/2026).
Anhar menilai penanganan persoalan tersebut tidak cukup dilakukan dengan memberikan teguran kepada pengemudi. Pemerintah perlu menelusuri keterlibatan perusahaan ekspedisi dan pengelola pelabuhan agar penggunaan jalur angkutan barang bisa dikendalikan.
Untuk itu, dia mendorong Komisi III DPRD Samarinda memanggil perusahaan serta instansi terkait guna membahas langkah penertiban. Komisi II juga dinilai perlu dilibatkan karena persoalan tersebut berkaitan dengan kegiatan usaha dan distribusi logistik.
Selain persoalan lalu lintas kendaraan berat, Anhar turut menyoroti tanggung jawab sosial pengelola Pelabuhan Peti Kemas Palaran, PT Samudera Indonesia, terhadap masyarakat di sekitar kawasan operasional.
Dia ingin mempertanyakan sejauh mana kontribusi perusahaan kepada lingkungan sekitar, mengingat aktivitas pelabuhan turut memberikan dampak terhadap kehidupan warga.
“Kalau dilihat lagi, kontribusi PT Samudera Indonesia sebagai pengelola pelabuhan kepada desa juga tidak seberapa,” ujarnya.
Lebih jauh, Anhar mendorong evaluasi terhadap perjanjian kerja sama bangun guna serah atau build operate transfer (BOT). Menurutnya, evaluasi diperlukan agar kepentingan operasional pelabuhan tetap berjalan seiring dengan perlindungan terhadap keselamatan dan kenyamanan masyarakat.
Dia menegaskan, keberadaan akses khusus menuju pelabuhan semestinya menjadi pedoman bagi seluruh perusahaan dan pengemudi angkutan barang.
“PT Samudera Indonesia juga harus memahami bahwa jalur menuju pelabuhan sudah tersedia. Jangan sampai aturan itu terus dilanggar,” pungkasnya. (Kal/El/ADV/DPRD Samarinda)