Samarinda, Klausa.co – Ketimpangan penerangan jalan antara Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi sorotan DPRD Samarinda. Pemerintah Kota (Pemkot) didesak mempercepat pembenahan 800 hingga 1.000 titik Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) melalui program Samarinda Terang pada 2027.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menilai kondisi penerangan di sejumlah ruas jalan masih jauh dari memadai. Persoalan itu bahkan terlihat mencolok di kawasan perbatasan kedua daerah.
Dia mencontohkan akses jalan dari arah Tenggarong menuju Samarinda. Menurutnya, penerangan di wilayah Kukar relatif baik. Namun, kondisi berbeda langsung terasa begitu memasuki wilayah administrasi Samarinda.
“Dari arah Tenggarong, penerangan di wilayah Kukar cukup terang hingga perbatasan. Tetapi begitu memasuki Samarinda, kondisi jalan justru kembali gelap,” ujar Deni, Selasa (10/11/2026).
Persoalan serupa, lanjutnya, tidak hanya terjadi di kawasan pinggiran. Sejumlah ruas jalan utama di pusat kota juga membutuhkan perhatian, di antaranya Jalan Pahlawan, dr. Soetomo, S. Parman, Slamet Riyadi, hingga Pangeran Antasari.
Berdasarkan perhitungan Komisi III, revitalisasi ratusan titik penerangan tersebut diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp10 miliar.
Deni meminta kebutuhan itu diakomodasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027. Dengan begitu, pengerjaan dapat segera dilakukan tanpa harus bergantung pada proses Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Menurutnya, pembenahan LPJU bukan sekadar memperbaiki tampilan kota. Penerangan yang memadai juga menyangkut keamanan dan kenyamanan pengguna jalan, terutama pada ruas dengan mobilitas masyarakat yang tinggi.
Di sisi lain, Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda telah menyiapkan anggaran Rp14 miliar untuk peremajaan lampu beserta tiang penerangan jalan.
Namun, persoalan LPJU tidak berhenti pada kebutuhan penggantian fasilitas. Pencurian kabel jaringan turut menjadi penyebab kerusakan yang harus diantisipasi.
Karena itu, Deni mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) terkait menyiapkan langkah penanganan yang menyeluruh. Selain mempercepat perbaikan, pengawasan terhadap infrastruktur penerangan juga perlu diperkuat agar kerusakan tidak terus berulang.
“Yang terpenting ada progres nyata yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah,” tegasnya. (Kal/El/ADV/DPRD Samarinda)