Samarinda, Sekala.id – Luas lahan yang terbakar akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Samarinda sepanjang 2026 mencapai 932,72 hektare. Mengantisipasi dampak yang semakin meluas, DPRD Samarinda bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menyepakati penambahan anggaran Rp3 miliar untuk memperkuat kesiapan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, mengatakan tambahan anggaran tersebut dialokasikan melalui APBD Perubahan 2026. Dengan demikian, anggaran BPBD yang sebelumnya sebesar Rp10 miliar meningkat menjadi Rp13 miliar.
Menurut Helmi, tambahan dana itu secara khusus diperuntukkan bagi kebutuhan tanggap darurat. Penguatan logistik, kesiapan personel, peralatan pemadam kebakaran, hingga ketersediaan obat-obatan menjadi sejumlah kebutuhan yang harus dipenuhi sebelum bencana berkembang lebih luas.
“Pemerintah perlu memperkuat kesiapan sejak awal. Jangan sampai penanganan baru bergantung pada bantuan ketika api sudah meluas,” kata Helmi, 3 November 2026.
Besarnya dampak karhutla di Samarinda tergambar dari catatan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB) BPBD Samarinda. Sepanjang Januari hingga 31 Oktober 2026, tercatat sebanyak 345 kejadian kebakaran lahan.
Kecamatan Sambutan menjadi wilayah dengan dampak paling luas. Dari 128 kejadian, area yang terbakar mencapai 508,37 hektare. Berikutnya Kecamatan Palaran dengan 94 kejadian dan luas kebakaran 215,87 hektare.
Sementara itu, Samarinda Utara mencatat 59 kejadian dengan luas lahan terbakar 140,31 hektare. Adapun Pulau Atas mengalami 57 kejadian kebakaran.
Helmi menilai besarnya angka tersebut membutuhkan dukungan berkelanjutan, tidak hanya dari sisi anggaran pemerintah, tetapi juga bantuan bagi petugas dan warga yang terdampak.
Sebagai bentuk dukungan di lapangan, Helmi bersama Fraksi Gerindra DPR RI, DPD Gerindra Kaltim, dan DPC Gerindra Samarinda turut menyalurkan bantuan untuk posko karhutla di Pulau Atas. Bantuan tersebut meliputi beras, telur, air mineral, obat-obatan, serta uang tunai.
Dia menegaskan, penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. BPBD tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan pemerintah, petugas lapangan, relawan, dan masyarakat.
“Penanganan karhutla tidak bisa hanya dibebankan kepada BPBD. Perlu kerja sama semua pihak. Dengan kesiapan bersama, risiko kebakaran bisa ditekan dan dampaknya terhadap warga tidak semakin meluas,” pungkasnya. (Jor/El/ADV/DPRD Samarinda)
