Samarinda, Sekala.id – DPRD Samarinda menilai pemulihan pasokan listrik harus menjadi prioritas utama PT PLN (Persero) dibandingkan sekadar menyiapkan kompensasi bagi pelanggan terdampak pemadaman bergilir. Gangguan listrik yang terus berulang dinilai berpotensi memperbesar kerugian masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergantung pada ketersediaan listrik untuk menjalankan aktivitas ekonomi.
Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, mengatakan rencana PLN mengevaluasi pemberian kompensasi kepada pelanggan merupakan langkah yang patut diapresiasi. Namun, kebijakan tersebut tidak serta-merta mampu mengganti kerugian yang dialami masyarakat akibat terganggunya pasokan listrik.
Menurut Helmi, kebutuhan masyarakat bukan semata-mata mendapatkan penggantian atas pemadaman, melainkan memastikan listrik tersedia agar aktivitas sehari-hari tidak terganggu.
“Kalau ditanya pantas atau tidak, saya kira tidak pantas. Masyarakat tentu menginginkan listrik tetap tersedia supaya seluruh aktivitas berjalan normal, terutama bagi mereka yang menjalankan UMKM,” ujarnya, Senin (2/11/2026).
Dia menambahkan, dampak pemadaman tidak hanya dirasakan pelanggan rumah tangga. Pelaku usaha yang mengandalkan peralatan listrik dalam kegiatan produksi maupun pelayanan turut menghadapi risiko kehilangan pendapatan ketika pasokan terhenti.
Persoalan tersebut sebelumnya juga telah dibahas dalam forum DPRD Samarinda. Saat itu, pihak legislatif memanggil PLN untuk meminta penjelasan mengenai penyebab gangguan pasokan listrik yang terjadi di Kota Tepian.
Dalam pertemuan tersebut, PLN menyampaikan bahwa salah satu kendala berkaitan dengan regulasi distribusi batu bara sebagai bahan bakar pembangkit listrik.
Meski Kalimantan Timur dikenal sebagai daerah penghasil batu bara, kebutuhan bahan bakar pembangkit ternyata tidak dapat langsung dipenuhi dari pasokan lokal. Distribusinya harus terlebih dahulu melalui mekanisme stok logistik pusat.
Bagi Helmi, penjelasan tersebut menunjukkan perlunya pembenahan menyeluruh terhadap mekanisme penyediaan bahan bakar agar persoalan serupa tidak kembali berdampak pada masyarakat.
Dia berharap pengalaman pemadaman yang terjadi saat ini menjadi bahan evaluasi bagi PLN dalam memperkuat langkah antisipasi ke depan.
“Kami berharap PLN bisa menjadikan kejadian ini sebagai bahan evaluasi dan pengalaman. Ke depan, harus ada langkah antisipasi supaya persoalan serupa tidak kembali terulang,” tegasnya.
Sebelumnya, Manager UP3 PLN Samarinda, Adrian Sitompul, menyampaikan bahwa pihaknya tengah mengevaluasi kemungkinan pemberian kompensasi kepada pelanggan berdasarkan ketentuan tingkat mutu pelayanan.
Evaluasi tersebut mengacu pada Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2017 yang telah diubah melalui Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero).
Meski demikian, PLN hingga kini belum menetapkan besaran maupun jadwal pemberian kompensasi kepada pelanggan terdampak. (Jor/El/ADV/DPRD Samarinda)
