Samarinda, Sekala.id – Pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat mulai mendorong DPRD Samarinda mencari sumber pendapatan alternatif yang lebih kuat. Salah satu langkah yang kini dipercepat adalah digitalisasi transaksi melalui penerapan sistem pembayaran berbasis QRIS guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Wakil Ketua DPRD Samarinda, Celni Pita Sari, mengatakan penguatan PAD menjadi salah satu strategi penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan daerah di tengah tekanan fiskal yang dihadapi pemerintah kota.
Menurut dia, peningkatan penerimaan daerah tidak bisa lagi hanya mengandalkan transfer dari pemerintah pusat. Karena itu, berbagai upaya dilakukan untuk memperluas potensi pendapatan sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaannya.
“Salah satu yang tengah dikebut ialah sosialisasi dan pelatihan penerapan QRIS bersama Bank Indonesia,” kata Celni, Kamis (28/5/2026).
Dia menjelaskan, sistem pembayaran digital dinilai mampu meningkatkan transparansi transaksi sekaligus mengurangi potensi kebocoran penerimaan daerah, terutama dari sektor pajak dan retribusi.
Melalui mekanisme pembayaran yang tercatat secara elektronik dan terintegrasi, pemerintah daerah dapat memantau transaksi secara lebih akurat. Kondisi itu diyakini akan berdampak pada peningkatan setoran PAD ke kas daerah.
Tak hanya mengandalkan digitalisasi, DPRD juga berencana terus menggelar rapat dengar pendapat bersama organisasi perangkat daerah dan instansi terkait untuk memetakan sektor-sektor yang berpotensi meningkatkan pendapatan daerah.
Celni menilai, capaian PAD Samarinda selama ini telah memberikan kontribusi besar terhadap pelaksanaan berbagai program pembangunan, termasuk usulan masyarakat yang diperjuangkan melalui pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD.
“PAD Kota Samarinda yang cukup tinggi membantu terlaksananya sejumlah pokir yang tengah dilakukan oleh DPRD,” ujarnya.
Di tengah berkurangnya transfer pusat melalui skema DBH, Celni menegaskan digitalisasi transaksi menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkuat ketahanan fiskal daerah.
Langkah percepatan implementasi QRIS tersebut juga sejalan dengan program nasional percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan daerah yang dijalankan pemerintah pusat bersama Bank Indonesia. (Kal/El/ADV/DPRD Samarinda)
