Samarinda, Sekala.id – Minimnya keterbukaan data dari sejumlah OPD dan BUMD kembali jadi sorotan DPRD Kota Samarinda. Legislator menilai kondisi ini bukan sekadar soal administrasi, tapi berpotensi melemahkan fungsi pengawasan.
Ketua Komisi II, Iswandi, menyebut sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) masih tertutup dalam menyampaikan informasi penting, terutama laporan keuangan. Menurutnya, permintaan data yang sudah berulang kali disampaikan tak kunjung direspons secara memadai. Salah satu yang menjadi perhatian adalah Perumdam Tirta Kencana.
Iswandi mengungkapkan, hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan keuangan perusahaan daerah tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Padahal, dokumen itu dianggap krusial untuk mengukur akuntabilitas pengelolaan anggaran.
“Dokumen audit itu penting. Tanpa itu, kita tidak bisa memastikan apakah pengelolaan keuangan berjalan sesuai aturan,” ujar Iswandi, Jumat (1/5/2026).
Dia menyebut, kondisi ini membuat DPRD berada dalam posisi rawan saat menjalankan fungsi pengawasan. Tanpa data yang jelas dan terverifikasi, pengambilan keputusan berpotensi tidak berbasis fakta.
“Kalau tidak ada data, kita hanya bicara asumsi. Itu yang kami hindari,” tegasnya.
Lebih jauh, Iswandi menekankan bahwa DPRD tidak ingin bekerja berdasarkan informasi yang belum terkonfirmasi. Jika akses data dari mitra kerja terus tertutup, pihaknya akan mencari sumber pembanding untuk memastikan validitas informasi. Langkah itu, kata dia, menjadi opsi terakhir agar fungsi kontrol tetap berjalan di tengah keterbatasan akses data yang terus berulang. (Kal/El/ADV/DPRD Samarinda)
